Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu meminta kepada semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa mandiri dalam membiayai perusahaannya. BUMD bisa melakukan pengembangan usaha agar tidak terus menerus bergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
- Mbak Ita Optimistis Kunjungan Wisata di Kota Semarang Meningkat Saat Akhir Tahun
- Harga Beras Merangkak Naik, Wali Kota Semarang Minta 'Garang Asem' Digencarkan
- Sidak Reservoir PDAM, Wali Kota Semarang Sebut Persediaan Air Cukup Sampai Desember
Baca Juga
“BUMD itu kan badan usaha milik daerah, kekayaannya sudah dipisahkan. Mestinya jangan 'nyusu' terus. Misalnya penyertaan modal, boleh, tapi hanua di awal,” kata Ita, sapaan akrabnya, Senin (6/2).
Sebagai badan usaha, Ita menyebut mereka sudah diberi keleluasaan untuk mencari pendapatan sendiri dengan usaha yang dimiliki.
“Memang dari dulu sebenarnya BUMD namanya badan usaha sebenarnya sudah mendapatkan 'privilage'. Karena BUMD ada pemisahan kekayaan pemerintah (daerah) kepada BUMD,” jelasnya.
Seharusnya dengan skema yang ada akan lebih mempermudah BUMD untuk bisa melakukan kerjasama seng pihak lain. Pasalnya, BUMD juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang membuat mereka lebih fleksibel.
Ita menerangkan yang berbeda dengan Pemda yang memiliki mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga lebih rumit yakni mulai dari rancangan desain, "beauty contest", hingga lelang yang membuat prosesnya akan lebih lama.
“Nah kalau BUMD lebih mudah karena punya SOP sendiri. Jadi, mengelola BUMD lebih fleksibel karena mereka mengacu ke Undang-Undang PT (UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),” bebernya.
BUMD, diharapkan juga bisa lebih optimal dalam mengembangkan usahanya yang berimplikasi pada deviden karena sudh diberi keleluasaan. Hal tersebut tentunya juga tanpa terus bergantung pada penyertaan modal.
Beberapa BUMD milik Pemkot Semarang memang sudah terbilang besar dan menyerahkan deviden, seperti PDAM Tirta Moedal dan PT. BPR BKK Kota Semarang. Namun sayangnya, menurut Ita hasilnya belum memuaskan.
”Seperti PDAM, harusnya lebih besar lagi karena kan monopoli air. Enggak ada lagi yang lainnya. Diharapkan, kemarin saat rakor pendapatan asli daerah bisa menjadi lebih bersemangat dan berkontribusi lebih banyak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ita menyebut tidak hanya BUMD, Pemkot juga memiliki badan layanan umum daerah (BLUD), seperti Trans Semarang. Namun hingga saat ini pengelolaan keuangannya berbeda dengan BUMD, dan diharapkan bisa lebih efisien.
“BLUD itu diberikan suntikan modal, tapi uangnya tidak dimasukkan jadi deviden, dikelola sendiri. Tidak dikembalikan ke pemerintah sebagai pendapatan, tapi dikelola. Mengelola itu juga efisien, karena ada saya temukan enggak efisien,” tandasnya.
- Walikota Semarang Serukan Makna Kemerdekaan Lewat Pembangunan Berkelanjutan
- Nyalon Walikota Lewat PSI, BEP Dapat Perintah Langsung dari Kaesang Pangarep
- Mbak Ita Optimistis Kunjungan Wisata di Kota Semarang Meningkat Saat Akhir Tahun
