- Program MBG untuk Ibu Hamil dan Balita, PLKB Punya Tugas Baru
- Menteri BKKBN Serahkan Sertifikat Elsimil di Batang
- Berperan Bentuk Karakter Islami, 575 Guru RA ‘Ngarep’ Diakui
Baca Juga
Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) terus berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi, agar terjadi keseimbangan antara keduanya.
Himpaudi mengupayakan seluruh anggotanya agar masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga memudahkan akses peningkatan kesejahteraan guru maupun bantuan operasional sekolah.
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Betti Nuraini mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi para guru Paud, berupa insentif dari daerah.
“Secara global ada 875 guru Paud di Kabupaten Batang, 632 di antaranya sudah masuk Dapodik, namun baru 50 persen yang dapat Bantuan Operasional Daerah (Bosda), sedangkan 243 lainnya belum terdata,” katanya, saat ditemui di Pendapa Kabupaten Batang, Senin (16/12).
Betti membenarkan, di mayoritas wilayah, para guru Paud dengan tamatan pendidikan SMA pun dapat terdata ke dalam Dapodik. Meskipun ada sebagian wilayah lain masih diharuskan menyertakan beberapa persyaratan tertentu.
“Paling tidak harus sudah memiliki masa kerja 10 tahun, baru bisa mendapatkan Bosda sebesar Rp300 ribu. Kalau di bawah 10 tahun, ada yang Rp275 ribu, ada juga yang Rp250 ribu,” jelasnya.
Ia menegaskan, yang sedang diperjuangkannya adalah para guru Paud, kendati hanya berijazah SMA atau hanya S1 non linier, bisa masuk Dapodik.
“Kami sangat berharap ada peningkatan kualifikasi akademik S1 secara bertahap, karena selama ini dengan status pendidikan non formal tidak bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), ujungnya tidak bisa sertifikasi,” terangnya.
Ketua Himpaudi Jawa Tengah Rusmanto mengharapkan, agar dilakukan perubahan aturan kebijakan, sehingga para pendidik Paud berijazah SMA pun terdata di Dapodik.
“Jadi tidak ada alasan untuk menunda pendidik Paud yang masih berijazah SMA, untuk segera dimasukkan ke Dapodik,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki membenarkan, kesejahteraan para guru Paud memang belum ada peningkatan.
“Namun, masih terus kami perjuangkan kesejahteraan mereka di masa mendatang, minimal untuk bantuan transportasi tidak kekurangan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Lani tetap mengimbau para guru Paud terus membimbing anak didiknya, agar terwujud generasi muda yang unggul di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo menambahkan, alasan sebagian guru Paud belum terdata ke Dapodik karena ijazah mereka belum linier.
“Mayoritas masih SMA, jadi kami arahkan untuk S1, karena persyaratan masuk Dapodik, sementara ini harus S1,” ujar dia. 
- Program MBG untuk Ibu Hamil dan Balita, PLKB Punya Tugas Baru
- Menteri BKKBN Serahkan Sertifikat Elsimil di Batang
- Berperan Bentuk Karakter Islami, 575 Guru RA ‘Ngarep’ Diakui
