Empat daerah di wilayah kerja Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Pekalongan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.
- Pakar Asuransi Kesehatan UI: Kehadiran JKN-KIS Berdampak Positif bagi Masyarakat
- Sukma-Tirta Sabet Gelar Duta Genre Kabupaten Batang 2023
- Kemnaker dan IDI Sinergi Turunkan Risiko Nakes Terinfeksi Covid-19
Baca Juga
Empat wilayah kerja itu adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.
"UHC award 2024 adalah kado terindah untuk pemerintah daerah dan khususnya BPJS Kesehatan cabang Pekalongan," kata Kepala kantor BPJS Kesehatan cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, Kamis (8/8).
Ia menyebut seluruh pemerintah daerah di wilayah kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan telah mencapai UHC. Rincian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Kabupaten Pemalang mencapai 99,58 persen dari jumlah penduduk 1.571.362 jiwa.
Kabupaten Pekalongan mencapai 99,09 persen dari jumlah penduduk 1.006.456 jiwa. Kabupaten Batang mencapai 98,96 persen dari jumlah penduduk 833.274 jiwa. Kota Pekalongan mencapai 97,89 persen dari jumlah penduduk 311.238 jiwa
"Banyak suka dan duka telah kita lalui dalam rangka meyakinkan pemerintah daerah agar mau dan mampu untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyukseskan UHC ini," tuturnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Dalam acara tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
"Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.
Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN. 
- Pastikan Layanan di Balik Jeruji, BPJS Kesehatan Pekalongan Sosialisasi di Lapas Batang
- Isu Bupati Impor di Pilkada Batang 2024, Pengamat Politik: Cukup Ampuh Digunakan
- Bencana Kekeringan Melanda Ribuan Jiwa di Kabupaten Batang: BPBD Turun Tangan
