Kejaksaan Negeri (Kejari Batang) mengungkap penyebab pemberkasan kasus pidana yang terkait sengketa tanah di Desa Depok, Kecamatan Kandeman senilai puluhan miliar rupiah tak kunjung rampung. Kepala seksi intelijen (Kasintel) Kejari Batang, Dipo Iqbal menyebut ada gugatan perdata yang diajukan tersangka, Abdul Somad, dengan materi sengketa yang mirip.
- Datangi Kantah, Pengacara Sekeluarga Terdakwa di Pekalongan Pastikan Status Quo Tanah Sengketa
- Terkait Sengketa Lahan di Karangasem Grobogan, Ini Kata Kades
- Duplik Sekeluarga Terdakwa, Kuasa Hukum Minta Hakim Bebas dari Tuntutan
Baca Juga
"Perkara ini sesuai dengan prinsip mahkamah agung melalui Prejudicieel Geschil, bahwa pihak tersangka telah mengajukan gugatan perdata. Dan prinsipnya, kita harus menunggu dulu hasil perkara perdatanya apa. Nah dari situ, apakah perkara ini nantinya memenuhi unsur hukum pidana atau perdata," katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (8/5) sore.
Ia menyebut dalam perkara tersebut terdapat sifat sifat keperdataan, mulai dari kesepaktan pembelian tanah dan sebagainya. Karena itulah, prinsip Prejudicieel Geschil.
Dipo memastikan keputusannya menunggu putusan perdata itu untuk melindungi hak korban. Ia memastikan adanya gugatan perdata itu tidak membuat perkara itu berhenti.
Jika perkara pidana tetap dipaksakan maka yang akan rugi justru korban. Apalagi jika tersangka memenangkan perkara perdata dalam gugatannya.
"Kalau kita lanjutkan sekarang, nanti resikonya, adalah perdatanya sedang jalan, pidananya masuk, hakim bisa memutus perkara ini Onslag. Onslag itu maksudnya apa? Maksudnya adalah perbuatannya terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana, ini jelas nanti merugikan pihak korban. Itu kan sama saja dengan bebas," jelasnya.
Ia menyebut jika putusan pengadilan Onslag maka para pihak akan ribut lagi dan pihak korban merasa tidak diakomodir. Padahal jika sudah ada putusan Onslag, jika hendak mengajukan perkara yang sama akan dikesampingkan sesuai prinsip Ne bis in Idem.
Dipo menjelaskan lampu hijau perkara sengketa tanah Desa Depok berada di Pengadilan Negeri Batang. Jika dalam pertimbangan putusan perdata adalah perbuatan melawan hukum pidana, barulah ini lanjut.
Dipo menyarankan pihak korban bisa memperjuangkan haknya di gugatan perdata dari tersangka Abdul Somad. Sehingga perkara bisa berjalan sesuai tujuannya.
"Saya harapkan ini agar nanti perkara pidana bisa terang benderang," jelasnya.
Sebelumnya, kasus sengketa tanah Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang antara PT Prima Parquet Indonesia (PPI) Surakarta dan PT Trak Sumbiri Indo (TSI) Semarang ternyata masuk ke jalur hukum. Polres Batang sudah menetapkan perantara penjualan tanah yang bernama Abdul Somad menjadi tersangka.
"Pada akhir Desember 2023 kami menetapkan Abdul Somad sebagai tersangka. Proses berikutny adalah kami mengirimkan berkas perkara pada kejaksaan negeri batang, pada saat ini ada proses bolak balik berkas perkara dan saat ini kami sedang koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Masih P19," kata Kasatreskrim Polres Batang, AKP Imam Muhtadi di kantornya, Selasa (7/5).
Berita terkait :
Polres Batang Tetapkan Abdul Somad, Makelar Sengketa Tanah Desa Depok, Jadi Tersangka
Rebutan Lahan di Desa Depok, Dua Kubu Nyaris Bentrok Di Kabupaten Batang
- Punya 10 Ribu Anggota, Banser Batang Pastikan Netral di Pilkada 2024
- Datangi Kantah, Pengacara Sekeluarga Terdakwa di Pekalongan Pastikan Status Quo Tanah Sengketa
- Kejari Batang Tetapkan Dirut PT Kreasi Global Konsultan jadi Tersangka, Terlibat Kasus Korupsi Rp 12 miliar
