Sekitar 4.000 petani di Kabupaten Magelang sudah terdaftar di elektronik-Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tetapi karena belum mendapatkan kartu tani, sehingga mereka tidak bisa menebus pupuk bersubsidi.
- Bangun Kesadaran Anti Korupsi: Roadshow Bus KPK Digelar Di Wonosobo Selama 4 Hari
- Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan Walau Pejabat Pensiun
- BPKPAD Cek Ketertiban Administrasi Kendaran Dinas
Baca Juga
"Hal itu menjadi temuan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri saat melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan, Minggu (02/06).
Untuk itu, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) meminta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang berkoordinasi intens dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Magelang dan BRI Cabang Muntilan. Guna memastikan petani bisa mendapatkan kartu tani, sehingga bisa menebus pupuk bersubsidi.
Mengenai serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Magelang, lanjut Romza, tergolong baik. Serapan setiap tahun di bulan Agustus dan September relatif tinggi, rata-rata berkisar 70%.
"Kami juga diminta mencermati, sampai September nanti apabila tidak terserap, akan dialihkan ke daerah lain. Itu biasa, saling realokasi antar kabupaten, bila ada yang berlebih maka dilakukan realokasi ke daerah yang kekurangan," ujarnya.
Perlu diketahui, Satgassus Pencegahan Polri melakukan pemantauan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul, pada 28-31 Mei 2024.
Hotman, selaku Ketua Tim, menuturkan pemantauan itu bertujuan untuk melihat realisasi penebusan pupuk bersubsidi secara hibrida. Gabungan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi e-Pubers secara bersamaan.
Gunungkidul dan Magelang dipilih karena masyarakatnya sangat guyub dengan berbagai kearifan lokal. Tim berasumsi, penebusan pupuk bersubsidi secara hibrida berjalan lancar
Kendati begitu, Satgassus menemukan fakta, bahwa petani yang mendapatkan alokasi kurang dari 1 sak (50 kg), enggan menebus pupuknya karena harus datang sendiri ke kios penyedia pupuk bersubsidi.
Untuk itu, Satgassus meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), pada musim tanam agar memfasilitasi penebusan bersama di balai desa, demi menghemat biaya penebusan pupuk subsidi.
“Alternatif lain, Satgassus menyarankan untuk petani yang alokasinya kecil agar menggunakan penebusan e-Pubers saja sehingga dapat dilakukan penebusan secara berkelompok,” ungkap dia.
Menurut Yudi Purnomo Harahap selaku anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, pemantauan ini penting untuk menekan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan pupuk bersubsidi. Sebab, jika terjadi kelangkaan dapat merugikan keuangan negara.
“Pemantauan ini untuk memastikan petani yang berhak atas pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” tutur Yudi.
Herbert Nababan, Wakil Ketua Tim menambahkan, kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, serta pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, dan Kelompok Petani.
“Satgassus pun memonitor tindak lanjut Pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4.7 ton menjadi 9.5 juta ton dan Pemda diharapkan bekerja sama dengan segenap unsur forkompimda,” ungkapnya.
Kerja sama untuk menyampaikan informasi langsung kepada petani di wilayahnya bahwa alokasi pupuk petani bersubsidi telah bertambah. Dan, petani bisa melakukan penebusan, sehingga penambahan alokasi pupuk bersubsidi memberi dampak kepada petani.
“Tim juga melakukan kunjungan ke kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. 
- Pembangunan Tanggul Atasi Masalah Rob Menahun Di Pelabuhan Tanjung Emas
- Ribut Duel Dua Lelaki, Bahkan Rela Kotor-kotoran Masuk Ke Got
- Timnas Indonesia Lindas Vietnam 5-0, Nana Sudjana Apresiasi Talenta Pemain Muda
