Sejumlah 10 ribu petani hutan siap sambut Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Omah Tani, dusun Cepok, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Jokowi dijadwalkan hadir dalam Syukuran Hasil Bumi Perhutanan Sosial.
- Kedepankan Langkah Antisipasi yang Konsisten untuk Cegah Korban Jiwa pada Bencana Alam
- Tingkatkan Literasi Masyarakat untuk Tekan Sebaran Covid-19 dari Pandemi Menjadi Endemi
- Persiapan Pospam H-7, Kapolri Pastikan Mudik Berjalan Lancar dan Aman
Baca Juga
Acara itu digelar Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia yang diketuai Siti Fikriyah pada Rabu (8/6).
Gelaran acara berupa kirab hasil bumi disertai pertunjukkan seni tradisi.
"Yang hadir antara lain petani perhutanan sosial dari Jawa Tengah , dan beberapa perwakilan dari Jawa Timur dan Jawa Barat , masyarakat yang tinggal di permukiman dalam kawasan hutan , serta perwakilan petani reforma agraria," kata Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah, di Pendopo Kaoeman, kecamatan Batang, Selasa (7/6).
Ia menjelaskan tujuan acara adalah menguri-uri budaya sekaligus menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah - Nya.
Juga berterima kasih pada pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tentang kebijakan yang memihak para petani hutan.
Sejumlah kebijakan yang membela petani hutan antara lain kebijakan perhutanan sosial , kebijakan KHDPK ( kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ).
Kemudian, e kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.
"Dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan , menanam , dan sudah menghasilkan," kata Siti.
Lalu, lanjutnya, kebijakan penyelesaian permukiman di dalam kawasan hutan juga turut menjadi angin segar. Jumlahnya mencapai 1.023 titik lokasi pada 27 kabupaten / kota , dan 268 desa di Jawa.
Penyelesaian permasalahan yang sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka itu kini sudah ditampung PermenLHK harus menyediakan lahan No 7 Tahun 2021.
"Kami sudah menyelesaikan dan menerima beberapa sertifikat seperti di Malang , Nganjuk, dan Batu," tuturnya.
Ia juga menyebut di Kabupaten Batang sudah terbit delapan SK Perhutanan Sosial. Luas lahan yang digarap petani hutan Batang mencapai 1.000 hektare. Sedang di Jateng sudah mencapai 10 ribuan hektare. 
- Jabat Kepala LKPP, Hendi Tutup Jalan Belasan Ribu Produk Impor
- Belajar Otodidak, Difabel yang Tak Lulus SD Asal Batang Buatkan Coding Aplikasi untuk Warga Amerika
- Tekan Pelanggaran, Kadiv Propam Mabes Polri Lakukan Pengawasan Melekat
