Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) menanggapi persoalan perbedaan data Covid-19 Kota Semarang dengan Pemprov Jateng yang dilaporkan ke pemerintah pusat.
- Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa
- Peserta Sekolah Staf Presiden Dibekali Wawasan Mitigasi Bencana
- Lestari Moerdijat : Bangun Kepedulian dan Solidaritas Warga Hadapi Virus Corona
Baca Juga
Ketua FKSB AM Jumai mengatakan, data penderita Covid-19 di pusat dengan data di DKK Kota Semarang ada perbedaan yang sangat jauh, bahkan dalam sebuah waktu jarak perbedaan hampir mencapai 5.000 an.
"Mengapa data bisa berbeda dan terpaut jauh ? Perbedaan tersebut bukan hal sederhana dan tidak bisa disepelekan begitu saja, warga masyarakat Kota Semarang yang sudah berkontribusi patuh terhadap himbauan pemerintah, juga dalam hal ini Pemkot Semarang beserta muspida yang sudah kerja keras seperti tidak mendapat apresiasi," ujar AM Jumai, Minggu (1/8/2021).
Menurut Jumai, mestinya dengan data yang ada di Pemkot Semarang dalam kebijakan PPKM, saat ini sewajarnya Kota Semarang bisa lebih rendah dari level 4.
"Ini harus diusut tuntas siapa yang tidak serius dan yang memainkan data-data tersebut. Begitupun masyarakat dan Pengusaha harus mulai memantau data-data yang ada, juga memberikan komplain terhadap masalah ini, ada ketidakadilan dan keseriusan terkait data penanganan Covid-19 saat ini," tandasnya.
FKSB juga meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo jangan lengah dan jangan santai dengan adanya kecerobohan upload data ini, cek dan ricek data yang masuk ke provinsi sebelum diolah ke pusat.
"Kalau hal ini dikarenakan ketidakseriusan dalam input data masuk, maka bisa jadi merupakan kezaliman terhadap warga Semarang," ujar Jumai.
Menurutnya, dengan ada data yang selisih cukup jauh tersebut masyarakat sangat dirugikan termasuk para pengusaha.
"Pemkot Semarang, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh ormas sudah bergerak dalam penanggulangan dan pemberantasan Covid-19 di Kota Semarang sangat masif. Saya hanya kasihan sama kerja keras mereka selama ini, serasa tidak dihargai," tandas Jumai lagi.
Lebih jauh Jumai menegaskan, kedepan pihaknya memohon agar penginputan data tidak lagi hanya dianggap sebuah pekerjaan yang bisa di sambi dan dilakukan tanpa profesional dan keseriusan.
"Pemprov Jateng harus mulai serius cek dan ricek dalam menerima data-data dari kabupaten/kota yang akan diserahkan ke pusat," pungkas Jumai. 
- Wali Kota Semarang Sekolah Tidak Perlu Pembayaran dari Pemerintah
- Ini Program Penanganan Stunting Pemkot Semarang
- Sempat Diburon, Komplotan Penipu Berhasil Ditangkap Polres Boyolali
