Soal Pengganti Joko Santoso, DPD Gerindra Jateng Masih Menunggu SK Pemberhentian dari DPP

Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro
Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro

Usai sidang Majelis Kehormatan Partai (MKP) DPP Gerindra pada Minggu (10/9) yang memberikan sanksi kepada Ketua DPC Gerindra Kota Semarang berupa pemberhentian dari jabatannya akibat kasus penganiayaan kader PDIP, hingga saat ini belum ada pengganti Joko sebagai Ketua DPC.


Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro saat dihubungi RMOLJateng. Sriyanto mengatakan, hasil sidang MKP memang memutuskan untuk memberhentikan Joko Santoso dari posisinya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan tinggal menunggu surat resminya turun dari pusat.

"Tinggal menunggu legal formalnya dari DPP, nanti kalau sudah ada SK DPP tentang pemberhentian mas Joko, baru kemudian kita usulkan SK Baru (ketua DPC pengganti). Tapi ini sudah diberi sanksi tidak jadi ketua lagi karena tindakannya kemarin dirasa tidak pas," ungkap Sriyanto, Senin (11/9).

Meski demikian, Sriyanto menegaskan jika posisi Joko hingga saat ini masih resmi berstatus sebagai kader anggota partai Gerindra. Sementara posisinya di DPRD Kota Semarang  juga masih tetap menjabat.

"Dia (Joko Santoso) masih kader (Gerindra), kinerjanya juga bagus untuk partai. Mas Joko juga sudah menerima (sanksi), ini urusan kepartaian. Kami di partai juga memberikan pendampingan hukum," bebernya.

Terkait dengan kejadian tersebut, Sriyanto juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak DPC PDIP Kota Semarang dan bahkan berjalan dengan lancar.

"Kita saling menghormati, yang namanya APK (alat peraga kampanye) dan bendera yang bebas pasang itu saat partainya ultah, seperti ultahnya di September ini yang saya tahu itu Demokrat," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya kejadian tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan dan tidak perlu melebar kemana-mana. Apalagi dari Gerindra dan PDIP berhubungan baik dan tidak terprovokasi.

"Selama ini tidak ada persoalan, di internal juga tidak ada persoalan. Keputusan ini bukti dari Gerindra terhadap anggotanya yang bertindak tidak pas," tandasnya.