Seno Yakin Saksi PDIP Saat Pemilu Bisa Diandalkan

Gus Islah Bahrawy, Romo Benny Susetyo, Seno Kusumoarjo dan Warsito Ellwein, saat acara Seruan Pemilu Jurdil dan Dialog Kebangsaan, di Rumah Bersama Pemenangan  Ganjar-Mahfud, Jalan Pandanaran, Minggu (28/1) malam.
Gus Islah Bahrawy, Romo Benny Susetyo, Seno Kusumoarjo dan Warsito Ellwein, saat acara Seruan Pemilu Jurdil dan Dialog Kebangsaan, di Rumah Bersama Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Pandanaran, Minggu (28/1) malam.

Politisi senior PDIP sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPC PDIP Boyolali, Seno Kusumoarjo, menyakini saksi partai saat Pemilu memiliki kualifikasi bagus. Saksi bisa diandalkan untuk memantau jalannya Pemilu jujur dan bebas dari kecurangan coba dilakukan oleh pihak lain. 

"Saya yakin mereka yang ditugaskan menjadi saksi, dengan mandat partai, saya yakin mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi yang bagus. Saya tidak pernah ragu, saya yakin intimidasi apapun pasti dihadapi," kata Seno, seusai acara Seruan Pemilu Jurdil dan Dialog Kebangsaan, digelar di Rumah Bersama Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Pandanaran Semarang, Minggu (28/1).  

Ajang Seruan Pemilu Jurdil dan Dialog Kebangsaan menghadirkan pembicara Seno Kusumoarjo bersama Gus Islah Bahrawi, Romo Benny Susetyo, dan Warsito Ellwein.

Dia melanjutkan, semua pihak berkepentingan menjaga kualitas Pemilu 2024 bagus, bukan malah lebih buruk dari sebelumnya. 

Dialog Kebangsaan dihadiri ratusan relawan lemenanhan Gajar dari berbagai wilayah di Jateng. 

Dalam dialog banyak mengupas persoalan moralitas dan kepantasan dalam proses pencalonan Pemilik 2024, termasuk kepantasan Presiden Jokowi menyatakan dukungannya kepada calon lain. 

"Terminologi pelanggaran moral sederhana. Pantas atau tidak pantas. Etika moral tidak bisa berbohong. Nanti akan terbukti dalam peradilan politik 14 Februari 2024. Kita harus terus bergerak dan bersatu," ujar Seno. 

Tokoh Agama Gus Islah Bahrawy menandaskan,  presiden boleh memihak salah satu pasangan capres-cawapres, namun hal ini memang menjadi ambigu.

 "Secara undang-undang membolehkan. Tetapi secara moral ini tidak baik," kata Gus Islah.