- Peni Rahayu: Konsumsi BBM Meningkat, Dorong Pembangunan Daerah dari PBBKB
- Tekan Inflasi, Disdag Semarang Pantau Harga Sembako Setiap Hari
- Sinergi Pengembangan UMKM, OJK Galang Dukungan Stakeholder
Baca Juga
Sepanjang tahun 2023, OJK Provinsi Jawa Tengah telah menerima 1.166 pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah keuangan yang mereka alami.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono mengatakan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke OJK baik melalui surat ataupun aplikasi .
"Kami melayani 1.166 pengaduan dan permintaan informasi yang disampaikan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)" kata Sumarjono saat media Briefing di kantor OJK Jateng di jalan Kyai Saleh Semarang Kamis (29/2).
Dia menjelaskan pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada OJK melalui surat dan APPK, mayoritas berasal dari pengaduan sektor perbankan yang mencapai 51 persen atau 589 laporan.
"Diikuti pengaduan sektor pembiayaan sebesar 16 persen atau 191 laporan, asuransi sebesar 4 persen atau 45 laporan, dan sisanya merupakan pengaduan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya maupun non-LJK," kata Sumarjono.
Sumarjono mengatakan dalam menjalankan peran untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, selama tahun 2023 OJK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 127 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 32.000 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan di wilayah Jawa Tengah.
"Untuk melengkapi sarana edukasi dan literasi bagi masyarakat, OJK Provinsi Jawa Tengah juga telah menyediakan “Kafe Literasi”, “Mini Galeri Sejarah Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah”" katanya.
Selain itu, ungkap Sumarjono, masyarakat dapat memanfaatkan Cafe Literasi dan juga Mini Galeri Sejarah Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat sharing dan belajar tentang keuangan, sehingga diharapkan literasi keuangan masyarakat Jawa Tengah dapat meningkat.
Dia menjabarkan perkembangan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Capaian TPAKD di Jawa Tengah sampai dengan Desember 2023 yaitu pada program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir dengan jumlah debitur sebanyak 4.437 debitur dan total realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp56,62 miliar sejak Januari 2023.
Sumarjono optimis melalui program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses pendanaan dan terhindar dari rentenir yang menjamur di daerah.
Selain itu, ungkap Sumarjono implementasi Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/ Kelurahan (PIKD) yang menjadi program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jawa Tengah selama tahun 2023 telah dilakukan launching PIKD di beberapa daerah seperti di Desa Plobangan Kabupaten Wonosobo dan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
"Harapannya di tahun 2024 dapat di laksanakan secara efektif di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah" pungkas Sumarjono.
- Jelang Libur Idul Adha, Pertamina Suplai Cadangan LPJ 3 Kg di Kudus
- Pedagang Didata, Pasar Johar Ditata Rapi
- Ganjar Pranowo Tanggapi Temuan Patahan Baru di Pesisir Utara Batang
