Satu Pelindo, Pelayanan Harus Nomor Satu dan Berkelas Dunia

Sinergi dan Integrasi Pelindo
Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Foto-foto: dok Pelindo III Regional Jateng
Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Foto-foto: dok Pelindo III Regional Jateng

Putri Pertiwi (30) tampak serius mengamati layar monitor di ROS Control Room Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Putri adalah satu dari enam orang operator ROS (Remote Operation System).


Tugasnya mengoperasikan alat bongkar muat peti kemas Rubber Tyred Gantry (RTG) secara otomatis atau automatic RTG (ARTG). 

Bekerja selama 8 jam sehari, dia mengoperasikan 20 unit ARTG yang ada di TPKS. 

General Manager PT Pelindo III TPKS I Nyoman Sudhiarta kepada RMOL Jateng, Senin (20/9) mengungkapkan, TPKS telah mengimplementasikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara online kepada pengguna jasa sejak tahun 2016, sehingga pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan oleh pengguna jasa secara mandiri tanpa diperlukan tatap muka secara langsung (face to face). 

Petugas operator di ROS Control Room TPKS

Pelayanan itu diantaranya Online booking system, Pembayaran Jasa kepelabuhanan secara Online, Gate Outomation, Meeting kedatangan kapal secara online, Pelayanan Receiving dan Delivery dengan Automation RTG, Penerbitan Nota Pelayanan Online, dan Customer Service Online.

''Sejak penerapan digitalisasi pada 2016, dari 21 unit RTG manual, kini tinggal 9 unit. Diganti dengan 20 unit ARTG  cukup dihandle oleh enam orang operator saja. Semuanya dikerjakan secara otomatis, sehingga pelayanan kepada para pengguna jasa menjadi lebih cepat dan efisien,'' ujar Nyoman. 

Saat ini, selain 20 unit ARTG dan 9 unit RTG manual, TPKS telah dilengkapi 6 unit Container Crane, 6 unit Gate Automation, 4 unit Reach Stacker, 48  Trailler dan Head truck, 1 unit Side Loader, dan 8 unit Forklift. 

Para pelanggan atau pengguna jasa TPKS, kata pria asal Bali yang baru bertugas sejak 1 September 2021 ini,  akan melakukan pembayaran biaya ekspor impor secara online.  Sistem billing online di TPKS telah terhubung dengan layanan online baik melalui aplikasi Web Access maupun melalui Mobile Apps berbasis Android, pengguna jasa tidak perlu datang ke pelabuhan.

TPKS sudah dilengkapi  Auto Gate System untuk mengefektifkan penanganan peti kemas yang keluar masuk terminal menggunakan truk. Saat ini, tercatat 3.100 truk telah terdaftar di TPKS dan semua truk dilengkapi RFID (radio-frequency identification) kepada perusahaan truk untuk akses ke terminal. Sehingga sistem ini secara signifikan dapat mengurangi waktu transaksi di gerbang dan waktu tunggu di area parkir.

Menurut Nyoman Sudhiarta,  dengan adanya penerapan operasional yang efektif dan efisien, serta dilengkapi sistem yang mutakhir, terbukti mampu meningkatkan kapasitas penanganan tahunan TPKS untuk internasional dari 417.553  TEus pada 2020, naik menjadi 470.563    TEus hingga Agustus 2021.  Sedangkan gabungan internasional dan domestik 455.007 TEus pada 2020, naik menjadi 521.533 hingga Agustus 2021. 

Untuk jumlah kapal sandar atau call ship, untuk internasional pada 2020 sebanyak 336 call (28 call per bulan), dan 2021 sebanyak 356 call (30 call per bulan). Untuk call ship  domestik tercatat, pada 2020 sebanyak 228 call (19 call per bulan) dan 2021 sebanyak 259 call (22 call per bulan). 

Untuk impor, tercatat pada semester 1 2020 tercatat 173.736 TEus dan pada semester 1 2021 ini naik menjadi 195.515 TEus. Sedangkan ekspor, pada semester 1 2020 tercatat 192.196 TEus, naik menjadi 224.197 TEus pada semester 1 2021. 

''TPKS memberikan pelayanan secara online 24/7 (24 jam penuh selama 7 hari) sehingga Pengguna jasa dapat melakukan pengeluaran petikemas dari TPKS setiap waktu,'' imbuhnya.  

Pengguna jasa, kata Nyoman, juga dapat memonitor petikemas secara real time melalui sistem TPKS. Untuk saat ini, DT (dweling time) Petikemas ekspor dan impor  di TPKS berada diangka 3- 4 hari. 

''Untuk menekan WT (waiting time) Pelayanan Kapal TPKS telah mengimplementasikan system windows berthing guna menjamin ketepatan pelayanan sandar kapal di TPKS,'' tandasnya.   

Untuk Demurage atau batas waktu pemakaian container, kata dia,   adalah kebijakan dari masing-masing shiping line kepada shipper (eksportir/importir) yang mana antara shiping line yang satu dengan yg lain berbeda- beda. 

''Untuk mengantisipasi Demurage (penumpukan) di area Terminal  saat ini TPKS telah mengimplementasi pola pelayanan Receiving/ Delivery 24/7 secara real time dan didukung  TOS (terminal operating system) yang terintegrasi dengan sistem CEISA Bea Cukai dan Balai Karantina, serta TPKS telah melakukan kerjasama dengan Bea Cukai dalam penerapan PLP (pindah lokasi penimbunan) terhadap Petikemas dengan DT yang tinggi,'' paparnya. 

Sistem TOS TPKS telah terintegrasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa diantaranya Integrasi dengan system Agen Pelayaran/Shipping Line, sistem inaportnet KSOP/ Hubla, dokumen kepabeanan dengan Bea Cukai melalui CEISA (SPPB/SPJM/NPE/PIB), sistem Balai Karantina (SP2MP), Joint Inspection pemeriksaan Petikemas antara instansi Bea Cukai dan Balai Karantina, serta  pembayaran dengan Perbankan.

Menuju Layanan Kelas Dunia

Penerapan digitalisasi di TPKS Pelindo III ini, kata Nyoman Sudhiarta, menjadi bukti dari kesungguhan Pelindo III menuju integrasi Pelindo yang akan segera dilakukan tahun ini. 

Integrasi Pelindo (I, II, III dan IV) menjadi keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah agar pelayanan pelabuhan di Indonesia dapat berkembang lebih maju dan moderen berkelas dunia. 

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) pada tahun 2021. Menteri BUMN Erick Thohir  menargetkan, pembentukan holding Pelindo tersebut sudah bisa berjalan mulai kuartal III-2021 dan rampung pada Kuartal II-2022. 

Integrasi ini bertujuan untuk mengembangkan konektivitas maritim, standardisasi pelayanan pelabuhan, serta akan berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi bagi BUMN Pelabuhan. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.  

“Selama ini dengan situasi di mana Pelindo terdiri dari empat perusahaan di wilayah operasi regional yang berbeda, kami kesulitan merencanakan alur dan investasi yang bisa mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Kondisi empat Pelindo saat ini juga menyebabkan layanan operasional pelabuhan belum terstandar," ujar Kartika, Rabu (30/6/2021), yang dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim yang luas harus memiliki perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif.

Ketua Organizing Committee (OC) Integrasi Pelindo sekaligus Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono menjelaskan, melalui integrasi, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik.

Pengembangan perencanaan akan menjadi lebih holistik untuk jaringan pelabuhan yang akhirnya dapat menurunkan biaya logistik. Dengan integrasi ini, ke depannya pelabuhan di Indonesia akan berada pada urutan delapan dunia.   

Supaya eksekusi dan pengembangan BUMN Pelabuhan dapat lebih fokus sesuai dengan lini bisnisnya, Pelindo Terintegrasi akan dikelompokan ke dalam klaster-klaster bisnis. 

“Empat klaster yang akan dibentuk setelah penggabungan BUMN Pelabuhan, yaitu peti kemas, non peti kemas, logistik dan hinterland development, serta marine, equipment, dan port services," ungkap Arif.  

Pengelompokan klaster-klaster bisnis akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM.  

Arif juga memastikan bahwa rencana integrasi Pelindo telah mendapat dukungan penuh dari seluruh karyawan dan serikat pekerja keempat Pelindo. “Kami tegaskan bahwa tidak ada PHK dan pengurangan kesejahteraan karyawan dalam proses integrasi ini,” pungkas Arif.   

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik integrasi Pelindo. ''Lebih cepat lebih baik integrasi ini dilakukan. Saya kira, kalau BUMN akan sangat cepat prosesnya, karena pembenahan dan perbaikan sistem dari manual ke digital sudah dilakukan sejak lama, menjadikan proses integrasinya akan lebih mudah dan cepat,'' ujarnya.

Djoko meminta agar upaya penyatuan Pelindo juga harus diikuti dengan pelayanan berkualitas yang nomor satu pula dari Pelindo. Semuanya menjadi lebih cepat dan efisien, dapat menghilangkan pungli yang dulu banyak terjadi di pelabuhan.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, ini juga berharap agar dengan integrasi ini Pelindo dapat mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang nomor satu dan berkelas dunia, sejajar dengan pelabuhan-pelabuhan terbaik di dunia.