Kelompok Difabel Salatiga khususnya penyandang tunarungu menyinggung bagaimana cueknya petugas KPPS saat pencoblosan beberapa agenda Pemilihan Umum (Pemilu) digelar.
- Hendi Apresiasi Kinerja Mbak Ita Dalam Pengelolaan Barang Dan Jasa Di Pemkot Semarang.
- KeberadaanPoros Tengah Membuat Politik Karanganyar Semakin Dinamis
- KPU Solo Sosialisasikan Persyaratan Permohonan TPS Lokasi Khusus
Baca Juga
Kondisi ini, dikhawatirkan akan terulang saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Salatiga 2024 mendatang.
Kekhawatiran ini terlontar saat berlangsungnya Rapat Pehamanan Kepemiluan Pada Disabilitas di Kantor Bawaslu Salatiga, Jumat (07/06).
Hadir dalam kegiatan tersebut, kelompok disabilitas dari berbagai penyandang, serta perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Disampaikan Nawang, penerjemah para penyandang tunarungu yang ambil bagian dalam Rapat Pehamanan Kepemiluan Pada Disabilitas, bahwa belajar dari pengalaman beberapa penyelenggaraan Pemilu terkadang penyandang tunarungu yang akan menyalurkan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkadang tidak mendapatkan perhatian petugas.
"Jadi, saat di TPS meski mereka penyandang tunarungu ini datang namun karena tidak ada visualisasi nama mereka yang disebutkan sehingga tidak mendengar dan tidak tahu jika sudah dipanggil," kata Nawang.
Kondisi ini jelas merugikan para penyandang tunarungu yang memiliki hak suara.
Untuk itu, ia berharap alangkah baiknya jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga bisa membantu para penyandang tunarungu menyampaikan uneg-uneg diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga untuk disediakan sarana visualisasi sebagai penunjang semacam layar lebar di TPS.
"Sahabat Tuli mengimbau ada sarana semacam televisi di TPS sehingga dapat melihat secara visual nama penyandang tunarungu dipanggil," pinta Nawang.
Hal lain yang disorot kaum difabel manakala alat peraga kampanye khusus bergambar para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga nantinya dapat lebih dahulu disosialisasikan hingga ke level terendah kelompok Disabilitas.
Anggun, salah satu penyandang tunanetra mengaku mengalami kesulitan ketika hendak mencoblos tapi tidak mengetahui gambar serta nama-nama pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga.
"Kami harapkan, alat peraga yang telah dibuat bisa disampaikan ke kalangan disabilitas untuk disosialisasikan," terang Anggun.
Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Lukman Fahmi mengaku apa yang terangkum dalam diskusi ini menjadi dasar untuk disampaikan kepada KPU Salatiga sebagai penyelenggara Pemilu.
Termasuk, soal alat peraga agar mudah dipahami oleh kalangan Difabel Bawaslu akan menekankan kepada KPU agar disiapkan pendamping.
Pihaknya juga akan menekankan, bahwa petugas pengawas diminta berkoordinasi dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga tidak ada pengabaian.
Terkait ketersediaan kursi, harus disegerakan bagi kelompok lanjut usia, serta kalangan difabel hingga kelompok yang memang didahulukan.
"Bawaslu akan memberikan himbauan untuk diprioritaskan. Begitu juga terkait cueknya KPPS terkadang membuat kelompok difabel tidak masuk untuk di inventarisir," pungkasnya.
Komisioner Bawaslu Kota Salatiga, Lukman Fahmi menerangkan dengan diskusi ini menjadi ilmu tambahan bagi petugas Panwascam Salatiga yang bertugas selama Pemilu 2024 ini.
Dimana, kegiatan diskusi melibatkan Panwascam dan Wartawan dari berbagai media terverifikasi Dewan Pers bertugas di Salatiga ini menurut dia menjadi sangat penting dan bermanfaat positif. 
- Pembangunan Tanggul Atasi Masalah Rob Menahun Di Pelabuhan Tanjung Emas
- Ribut Duel Dua Lelaki, Bahkan Rela Kotor-kotoran Masuk Ke Got
- Timnas Indonesia Lindas Vietnam 5-0, Nana Sudjana Apresiasi Talenta Pemain Muda
