Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelaang (Geramm) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (15/9).
- Pemkab Karanganyar Bakal Tetapkan Status Tanggap Darurat
- Joglo Sekretariat NU Girimarto Ambruk, TNI Polri Bersama Warga Bantu Evakuasi
- Penyebab Puluhan Santri di Batang Keracunan Massal Masih Misteri
Baca Juga
Mereka dari unsur sopir truk, penambang manual pasir Merapi, paguyuban traktor petani, operator selepan keliling, petani ikan, dan mahasiwa Unides.
Rombongan sekitar massa datang menumpang puluhan sepeda motor dan beberapa truk diesel. Ada juga operator traktor petani yang membawa traktor yang biasa digunakan untuk mengolah lahan pertanian.
Sebagian armada truk dicorat-coret dan dipasang baner bertuliskan tuntutan. Mulai terkait tolak kenaikan BBM, pusing karena barcode, dan lain sebagainya.
Berangkat dari titik kumpul di Monumen Bambu Runcing Muntilan menuju DPRD Kabupaten Magelang. Massa sempat berhenti di depan depan Pos Penarikan Pajak Galian C di daerah Pare Mungkid Magelang sehingga membuat jalan raya Yogyakarta-Magelang macet beberapa waktu.
Aksi di tengah hari itu mendapat kawalan ketat dari ratusan aparat keamanan dari Polres, Kodim dan Satpol PP.
Koordinator lapangan Fatkhul Mujib, massa aksi itu mengusung tujuh tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat.
Pertama, menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apapun. Kebijakan itu membuat rakyat semakin susah. Kedua, hapuskan segala bentuk aturan bagi pengguna BBM aktif, seperti sopir truk, petani dan paguyuban penggilingan padi keliling dan traktor.
"Perhatikan nasib rakyat kecil seperti petani, pedagang, buruh dan pelaku UMKM, yang saat ini tengah berjuang untuk bertahan hidup," kata Mujib, mengenai tuntutan ketiga.
Keempat, hentikan pembangunan proyek yang menyerap anggaran tinggi dari dana APBN. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maupun proyek kereta cepat dan lainnya.
Kelima, tegakkan hukum di Indonesia tanpa pandang bulu. Keeanam, menolak RUU KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketujuh, menolak RUU Sisdiknas 2022 yang masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, seperti hilangnya tunjangan bagi guru.
"Itulah tuntutan kami peserta Kamis All Out yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupatèn Magelang. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah," ujar Mujib.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Soeharno menyatakan siap meneruskan aspirasi Geramm ke Pemerinrah Pusar melalui jalur DPR RI.
"Kami bisa memahami apa yang tengah dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM," katanya, didampingi anggota gabungan pimpinan DPRD setempat. 
- Seorang Pekerja di Purbalingga Tewas Jatuh dari Atap Masjid
- Banjir Kepung Semarang Seminggu Ini, Penyebabnya Badai Siklon Sebabkan Hujan dan Angin Kencang Berhari-hari
- Tukang Becak Tewas Di Pujasera Shelter Batan Selatan Semarang
