Komwil III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung tiga hari di Salatiga hingga Jumat (22/7), akan membahas tiga isu nasional. Salah satunya, terkait penghapusan tenaga honorer yang saat ini menjadi persoalan pelik.
- Cari Kerja? Masyarakat Demak Perhatikan Arahan Dinnakerind Ini
- Bupati Banjarnegara Lantik Pejabat Baru, Tujuh Alumni IPDN Diambil Sumpah
- Berbagai Pihak Sambut Baik Rencana CFD Kembali Ke Alun-Alun Wonogiri
Baca Juga
"Kita akan bahas terkait dengan kebijakan penghapusan honorer, bagaimana para Penjabat (Pj) Wali Kota bisa terus melangsungkan program-program dari Wali Kota sebelumnya," kata Ketua Dewan Pengurus Komwil III APEKSI yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., Ph.D., saat Jalan Santai dan Ramah Tamah di Kantor Pemkot Salatiga, Kamis (21/7).
Selain itu, ungkap Bima Arya, turut dibahas bagaimana kesiapan para Wali Kota anggota APEKSI dalam waktu dekat menghadapi tahapan-tahapan Pilkada dan Pemilu 2024.
Tiga poin tersebut, diakui Bima Arya saat ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Sehingga, nanti hasil dari pertemuan di Salatiga akan dibawa ke tingkat Rakornas di Padang.
Sementara Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi mengaku siap, sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan APEKSI tahun 2022 di Salatiga.
Ia pun sependapat seperti dilontarkan Wali Kota Bogor, Kota Salatiga juga
akan mengikuti beberapa yang nanti akan dirumuskan di Rakor III APEKSI ini.
"Para Sekda, Asisten dan Wali Kota di dalam pemerintahan tentu beberapa hal yang kita akan merumuskan seperti disampaikan Pak Bima Arya, akan dikomunikasikan oleh yang lainnya terkait dengan tiga poin tadi," tandasnya.
Baik itu soal tenaga ASN, kesiapan menjelang Pilkada dan Pemilukada serta Pemilu serentak 2024.
Serta, lanjut dia, bagaimana mendorong para pejabat Bupati/Walikota meneruskan dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.
Yang pasti saat ini diakuinya, seluruh anggota APEKSI perlu 'timeline-nya' dalam merumuskan tiga persoal utama tersebut.
"Dan atau, apa namanya menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat dan pemerintah hasil keputusan nanti. Kemudian, pasti akan ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah. Sehingga, harus ada acuan yang bisa kita lakukan," terangnya. 
- Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Bumi Jawa Tengah 2024, Dieng Siap Dijadikan Geopark
- DAU Jawa Tengah Dibelanjakan Untuk Lawan Covid-19 Varian Delta Sejak Juli
- Pemkab Purworejo Laksanakan Dengar Pendapat Dalam Musrenbang
