Program digitalisasi desa yang dilaksanakan di sejumlah desa di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tiba-tiba dihentikan menyusul adanya surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Grobogan yang menyatakan adanya penarikan surat sebelumnya.
- Terdampak Longsor, PUDAM Batang Optimalkan Sumur Cadangan
- Infrastruktur Jalan Jadi Sasaran Utama TMMD di Pekalongan
- Wamen PU : Pedagang Pasar Banjarsari Pekalongan Mulai Berjualan Usai Lebaran
Baca Juga
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dispermasdes Grobogan Yuono Joko Susanto mengatakan dari 280 desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan, ada 65 desa yang berminat mengikuti program tersebut.
"Sudah ada beberapa desa yang kita bimtek, namun dengan adanya edaran tersebut beberapa desa membatalkan diri mengikuti program tersebut," ujarnya, Rabu (17/7) siang.
Padahal, program tersebut sangat bermanfaat untuk desa terutama dalam hal pelayanan publik. Tentunya, jangkauan pemerintah desa lebih luas melalui program digital.
"Ibarat pelayanan manual hanya dapat melayani satu warga, pelayanan berbasis digital mampu menjangkau lima hingga enam warga. Karena masyarakat dapat mengisi data secara mandiri," imbuhnya.
Selain itu, masyarakat saat ini makin cerdas, adanya program desa digital akan mempercepat sekaligus meringankan kerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, sebanyak 15 desa di Grobogan, telah mendapatkan program desa digital melalui program kementerian dengan nominal Rp 50 juta.
"Karena program tersebut dinilai sukses, desa kembali ditawari untuk pelaksanaan digitalisasi desa secara mandiri dengan nominal Rp 7,5 juta," terang Yuono Joko.
Dikatakannya, uang tersebut akan digunakan untuk honor bimtek serta pemeliharaan selama satu tahun, tujuannya agar desa benar-benar dapat menjalankan program desa cerdas tersebut.
Sementara itu, Kepala Dispermasdes Grobogan Achmad Haryono mengatakan, program digitalisasi desa merupakan program resmi dari Kemendes PDTT, dimana aturan pengalokasiannya sudah diatur dengan Perbup Grobogan.
"Bukan seperti isu yang berkembang, itu benar program pemerintah, dan diperuntukan bagi desa yang bersedia. Sifatnya tidak wajib," paparnya.
Terpisah, saat berusaha menghubungi kontak pihak rekanan yang tertera di kop penawaran, nomor tersebut menyebutkan jika CV tersebut bergerak di bidang tour and travel.
"Memang benar kita dari CV Lituhayu namun kita fokus di bidang travel," jawabnya.
- LPG Langka, Polda Jateng Waspada Penyalahgunaan Di Seluruh Kabupaten Dan Kota
- KAI Belum Perbaiki Lagi Jalur Rel Jakarta Surabaya Di Gubug
- Jalur Jakarta-Surabaya Selesai Perbaikan, Tapi KAI Terapkan Kembali Pengalihan Rute
