- Tindak Lanjut Aduan Warga, Polisi Pati 'Hadang' Puluhan Dump Truk
- Korban Diduga Mencuri Ponsel: Dikeroyok Sampai Mati Oleh Enam Remaja Pati Dan Tubuhnya Dibuang Ke Sungai
- Gelapkan Uang Perusahaan, Warga Batangan Mendekam di Jeruji Besi
Baca Juga
SY (58), mantan Kepala Desa (Kades) Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati ditahan Polresta Pati. Ia diamankan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan seleksi perangkat Desa.
Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, kejadian ini terjadi pada kurun waktu tanggal 9 Januari 2016.
Dimana saat itu, Pemdes Tambakromo melaksanakan pengisian perangkat desa untuk formasi jabatan yaitu Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, Staf Seksi Pembangunan, Staf Kadus.
“Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia pengisian perangkat desa dan dibuatkan tata tertib pengisian perangkat Desa Tambakromo tahun 2016 Bahwa dalam RAB panitia pelaksanaan pengisian perangkat desa menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2 Juta dan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 375 juta”, ungkapnya, Sabtu (22/12).
Lebih lanjut, Kasat Reskrim menuturkan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tambakromo di ikuti oleh 7 orang calon perangkat desa sehingga terkumpul dana pendaftaran dan dana untuk pelaksanaan pengisian perangkat desa sebesar Rp. 389 juta.
“Namun uang yang terkumpul tersebut tidak dimasukan terlebih dahulu ke kas desa atau pendapatan asli desa tetapi dikelola dan disimpan oleh bendahara panitia”, tegasnya.
Oleh karena itu, atas perintah kepala desa uang tersebut dibagi habis kepada panitia dan dalam pelaksanaan pembagian honor panitia tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
“Setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.132.785, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang”, pungkasnya.
Atas kejadian tersebut tersangka SY melanggar Primer pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
- Dugaan Korupsi SDN 2 Sumurgede, Kejari Grobogan : Sabar Nunggu Kerugian Negara
- Jual Tanah Bondo Deso Ratusan Juta, Mantan Sekdes di Kudus Berakhir di Penjara
- Tindak Lanjut Aduan Warga, Polisi Pati 'Hadang' Puluhan Dump Truk
