- Bangun Kesadaran Anti Korupsi: Roadshow Bus KPK Digelar Di Wonosobo Selama 4 Hari
- Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan Walau Pejabat Pensiun
- BPKPAD Cek Ketertiban Administrasi Kendaran Dinas
Baca Juga
Demak - Polemik terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mencuat di Kabupaten Demak. Isu mengenai potongan gaji sebesar 2.5-3% dari pekerja untuk tabungan perumahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat terutama dari sektor pekerja.
Ketua Gerakan Buruh Demak (Gebrak), Jangkar Puspito, dengan tegas menanggapi rencana kebijakan tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya mengingat kenaikan UMK yang hanya di bawah 4%, serta banyaknya potongan lain yang membebani rakyat dan buruh.
"Harusnya pemerintah memikirkan dampak sistemik dari keputusannya dan memandang yang realistis dengan fakta di lapangan. Sungguh kebijakan yang sudah mereka lakukan selama ini membebani rakyat," ujarnya kepada RMOLJateng, Kamos (30/05).
Sementara itu, Bupati Demak, dr. Eisti'anah, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Kadinakerin), Agus Kriyanto, menyikapi isu ini dengan hati-hati. Ketika dimintai tanggapan, Bupati Eisti'anah menyatakan belum bisa banyak berkomentar soal hal itu.
"Terkait hal tersebut, maaf kami belum bisa komentar," ujar Eisti'anah.
Hal senada disampaikan Agus Kriyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) Demak, di mana terkait Tapera pihaknya menyampaikan belum adanya informasi resmi. Namun, dirinya juga mendorong karyawan untuk menabung karena UMR Demak lebih tinggi dari daerah lain.
"No comment dulu (soal tapera-red). Namun, saya mendorong pekerja untuk menyisihkan uang untuk membeli rumah tinggal, karena tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan utama kita sebagai manusia. Nanti kita lihat ya, itu di bawah peraturan Menteri Tenaga Kerja atau lainnya," jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menegaskan, jika aturan tersebut diterapkan, maka dirinya akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja dan APINDO.
"Karena tidak semua karyawan membutuhkan rumah melalui Tapera, mungkin ada yang sudah punya rumah, mendapat warisan, atau punya rumah di luar kota," ungkap Agus.
Polemik ini sudah mulai bergulir di kalangan pekerja dan karyawan swasta di Demak. Secara acak, RMOLJateng menanyakan ke beberapa karyawan swasta yang bekerja di Demak. Salah satunya, Raisa (34) adalah karyawan swasta
"Saya harap pemerintah mengkaji ulang, apalagi kita sedang tidak percaya dengan pemerintah mengelola dana. Kasus BPJS misalnya. Lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana agar kita bisa sejahtera gaji sesuai sehingga soal rumah kita bisa milih mau dapat model bagaimana," pungkasnya. 
- Pembangunan Tanggul Atasi Masalah Rob Menahun Di Pelabuhan Tanjung Emas
- Ribut Duel Dua Lelaki, Bahkan Rela Kotor-kotoran Masuk Ke Got
- Timnas Indonesia Lindas Vietnam 5-0, Nana Sudjana Apresiasi Talenta Pemain Muda
