Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang dikritik oleh Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki. Dalam pelantikan pejabat eselon II, Lani menyoroti target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir yang masih belum tercapai.
- Proses Panjang, Pj Bupati Batang Butuh Waktu Setahun untuk Lantik Enam Kepala Dinas
- Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pj Bupati Batang Ajak Warga Tanam Pohon dan Pilah Sampah
- Pj Bupati Batang Gelontorkan Rp 230 Juta untuk Candi Tertua di Batang
Baca Juga
"Saya mohon agar Pak Dishub mempercepat langkah-langkahnya. Potensi pendapatan dari parkir sangat besar, namun realisasinya masih jauh dari harapan kita," ujar Lani dengan nada serius, Senin (1/7).
Kepala Dishub Batang, Eko Widianto, mendapatkan sorotan khusus dari Bupati. Lani meminta Eko untuk lebih aktif dalam berkoordinasi dengan para koordinator juru parkir di seluruh wilayah Batang.
"Para koordinator juru parkir harus memastikan bahwa setiap kantong parkir memenuhi target pendapatan per minggu atau per bulan," tambah Lani.
Pengawasan ketat terhadap pengumpulan retribusi parkir menjadi salah satu poin penting yang diutarakan oleh Lani. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua potensi pendapatan dapat dimaksimalkan.
Selain itu, Lani menegaskan perlunya tindakan tegas jika para koordinator juru parkir tidak mencapai target. Menurutnya, harus ada sistem reward and punishment yang jelas.
"Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki target yang jelas," tegas Lani.
Ia juga memberikan contoh nyata dari ketidakmaksimalan pendapatan parkir yang terlihat di kantong parkir pasar Batang yang belum mencapai target.
Jika situasi tidak kunjung membaik, Lani menyarankan agar dilakukan rotasi petugas parkir.
"Jika situasi terus berlanjut, kita perlu melakukan rotasi petugas parkir. Saya berharap Kepala Dishub Batang tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lani juga mengingatkan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jika pendapatan kita tidak tercapai, bagaimana kita akan menutupi belanja? Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua," kata Lani dengan penuh penekanan.
Lani berharap ada langkah-langkah perbaikan segera yang diambil untuk memastikan pendapatan parkir sesuai dengan potensinya dan mendukung pembangunan daerah.
“Pendapatan dari retribusi parkir memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” pungkasnya. 
- Punya 10 Ribu Anggota, Banser Batang Pastikan Netral di Pilkada 2024
- Proses Panjang, Pj Bupati Batang Butuh Waktu Setahun untuk Lantik Enam Kepala Dinas
- Apresiasi Bank Indonesia Tegal dan Kementrian: Pemkab Batang Tingkatkan IETPD hingga 28,45
