Surakarta - Netralitas kepala desa (Kades) menjaga kondusivitas dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Jawa Tengah 2024, bagi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana penting demi kelancaran pesta demokrasi.
- Momen Haru Akad Nikah Putri Politisi PDI-P, Ganjar Pranowo Hadir Jadi Saksi Nikah
- BEM STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara Ajak Masyarakat Tolak Hasil Revisi UU TNI, Kepolisian, Dan Kejaksaan
- Patuh Instruksi Megawati, Bupati Karanganyar Tunda Retret Kepala Daerah PDI-P
Baca Juga
Karena itu, Nana mengingatkan bagi kepala desa atau lurah turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pilkada dengan menekankan netralitas. Selain itu, peran kepala desa juga dalam memastikan partisipasi pemilih masyarakat, dan situasi kondusif.
"Netralitas yang paling penting harus dijaga oleh para aparatur pemerintah termasuk kepala desa. Penting sekali kepala desa sebagai panutan memberikan contoh ke masyarakat supaya situasi jelang sampai selesainya pemilihan kondusif," kata Nana, saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Stakeholder Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Alila Surakarta, Sabtu (09/11).
Perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga mencakup kepala desa, Nana mengatakan, supaya para aparatur pemerintahan tidak terlibat memberikan dukungan bagi calon tertentu atau melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan Pilkada. Sanksinya, jika ada aparat negara melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin sampai proses hukum sesuai peraturan berlaku.
"Kami inginkan para ASN selalu netral dan menjaga kondusifitas serta memberikan contoh positif kepada masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksinya berupa disiplin sampai sanksi hukum," ucap Pj Gubernur Jawa Tengah itu.
Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menambahkan bahwa kepala desa dan lurah mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Dengan begitu, netralitas kades dan lurah dalam pelaksanaan pilkada, dipahami masyarakat sisi baiknya untuk menjadikan masyarakat paham fungsi demokrasi sekaligus jadi pedoman perbaikan pendidikan politik di masa mendatang.
"Bawaslu Jawa Tengah gencar melakukan pencegahan pelanggaran Pilkada. Sehingga, terus dengan sosialisasi bisa menekan terjadinya berbagai pelanggaran Pilkada 2024," kata Amin.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarta berpesan bahwa tingginya jumlah pemilih di Jawa Tengah juga mesti diperhatikan para pemangku kepentingan terkait.
"Dengan koordinasi yang kuat antar stakeholders, bisa menciptakan kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada Jateng," terang Bima. 
- PWI Minta Hakim Agar Tegakkan Keadilan!
- Posko Pendakian Jalur Via Selo Resmi Dibuka, Petugas Gabungan Lakukan Sosialisasi Keamanan
- Libur Paskah, Polisi Hadir Di Obyek Wisata: Jajaran Polsek Teras Gencarkan Patroli Humanis
