Pilkada 2024 : Eko Suwarni Beberkan 3 Cara Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah, Eko Suwarni. IST
Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah, Eko Suwarni. IST

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang menembus 3,7 juta jiwa menjadi perhatian Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Eko Suwarni. Ia optimis bisa menekan angka kemiskinan jika terpilih memimpin Jateng.


"Tidak mungkin kemiskinan itu langsung hilang, tetapi selanglah demi selangkah," kata Eko Suwarni, Sabtu (20/7)

BPS mencatat jumlah penduduk miskin Jawa Tengah per Maret 2024 mencapai 3,70 juta jiwa. Angka turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,79 juta jiwa.

Eko Suwarni membeberkan rencananya untuk menekan angka kemiskinan. Pertama adalah melalui koordinasi seluruh daerah dalam sinkronisasi data penduduk miskin.

Ia menyebut bahwa data  jumlah penduduk miskin harus benar-benar akurat. Bahkan jika perlu, data berasal langsung dari tingkat terbawah.

"Pendataan secara akurat harus dilakukan mulai dari tingkat RT dan RW," tambahnya.

Kedua, memastikan penyaluran bantuan sosial tetap sasaran. Berlandaskan data yang telah disusun secara detil.

"jangan sampai terjadi penyelewengan atau mengurangi nilai bantuan sosial yang disalurkan," pesan kontestan perempuan satu-satunya di Pilgub Jateng itu. 

Ia menegaskan dalam penyaluran bantuan sosial jangan sampai lengah karena rawan korupsi dan penyelewengan. Seluruh masyarakat bisa turut melakukan pengawasan.

Upaya lain untuk menanggulangi kemiskinan, atau ketiga adalah mendorong pertumbuhan sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro. Sektor UMKM bisa mengurangi angka pengangguran sekaligus melatih daya wirausaha para pelakunya.

"Menjalankan UMKM sebagai upaya  mengurangi pengangguran," ujarnya.

Jaksa Utama Kejaksaan Agung yang diperbantukan di Kementerian PUPR tersebut memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai penegak hukum.

Di sepanjang karirnya sebagai jaksa, Eko Suwarni juga menorehkan prestasi seperti ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba, penanganan kasus terorisme, penanganan kasus bansos di Kementerian Pertanian, hingga mengawal proyek-proyek strategis di kementerian dan lembaga.