- Penjaringan Cabup-Cawabup PDI Perjuangan Purworejo Tak Diminati
- PDI Perjuangan Cari Pemimpin Baru Purworejo
- Gesekan Pilbup Lebih Tinggi, Panwascam Harus Siapkan Skill, Power dan Mental
Baca Juga
Pemerintah Kabupaten Purworejo digandeng Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRYakkum) dan mendapat dukungan dari HelpAge Internasional, UNOPS dan AT Scale untuk menggelar kegiatan yang diarapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bantu, serta menguatkan jejaring dan tentunya partisipasi terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia.
"Hari ini menjadi salah satu sejarah peringatan hari teknologi sedunia yang pertama dan di Indonesia dilaksanakan di Kabupaten Purworejo," kata Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan RI Nida Rohmawati.
Dia menyebut jika peringatan itu menjadi pengingat bahwa kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas masih menjadi tantangan. Dimana, sebagian besar puskesmas kekurangan SDM.
Fasilitas yang dimiliki juga masih belum aksesibel bagi disabilitas. Kedepan pihaknya akan berupaya untuk memperbaiki hal tersebut salah satunya dengan memperkuat peran Posyandu untuk melakukan deteksi dini disabilitas dan memperkuat pelayanan kepada lansia.
Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Aditya Setiawan menjelaskan jika peringatan itu menjadi momentum penting peringatan alat bantu dengan adanya pelaksanaan Hari Teknologi Alat Bantu Sedunia yang dilaksanakan pertama kali secara serempak di berbagai negara.
"Hari ini menjadi hari yang sangat Istimewa dengan terselanggaranya peringatan hari alat bantu sedunia yang dilaksanakan di Pedopo Bupati Kabupaten Purworejo. Pusat Rehabilitasi YAKKUM sendiri sudah menginisiasi pembentukan koleborasi kerja multisektor dengan adanya Kelompok Kerja Alat Bantu. Kami sangat berharap nantinya kita memastikan bersama dan mendorong modelling sistim pemenuhan yang sudah dibangun ini," kata Aditya.
Perwakilan kelompok kerja pemenuhan alat bantu Kabupaten Purworejo, Iman Tjiptadi menjelaskan bahwa inovasi penyediaan alat bantu di Purworejo sudah dimulai pada tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten yang ditunjukkan dengan adanya SK struktur Kelompok Kerja Alat Bantu.
"Satu desa satu alat bantu menjadi modelling yang menjadi inovasi dan kami dorong untuk pemaksimalan penggunaan dana desa bagi disabillitas. Standar harga akan dibuat dan membangun Kerjasama dengan pihak yang relevan seperti apotik daerah. Sehingga hal tersebut akan betul-betul dapat mewujudkan mimpi satu desa satu alat bantu dengan mekanisme berbasis bukti," kata Iman.
Sementara itu, Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Sappe Mangirin Patuan Sirait menyatakan bahwa konsep satu desa satu alat bantu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.
"Dana desa bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan masyarakat. Silakan menggunakan forum musyawarah desa sampai dengan reviewnya. Mimpi ini masih sangat bisa terwujud di tahun 2024 karena musyawarah desa baru akan dilaksanakan di tahun ini. Sehingga kita perlu untuk memprovokasi dana desa untuk memastikan partisipasi dan penggunaan dana desa salah satunya untuk pemenuhan alat bantu," kata Sappe.
Didik Sugiyanto dari Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi (Jangka Jati) sebagai penaggap dalam forum ini menyampaikan apresiasi kepada Pokja Pemenuhan Alat Bantu Kabupaten Purworejo sekaligus menyampaikan harapannya.
Dia menyebut jika Pemkab Purworejo mampu menangkap permasalahan dan peluang terkait dengan pemenuhan alat bantu, yaitu dengan membentuk pokja pemenuhan alat bantu.
"Kami di tingkat Jateng belajar dari prkatik baik Purworejo ini. Kami menginisiasi penyusunan dokumen peta jalan pemenuhan alat bantu penyandang disabilitas dan lansia agar pemenuhan alat bantu ini bisa lebih terstruktur dan terarah. Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam perencaan aksi nasional dan aksi daerah pemenuhan hak-hak disabilitas," harap Didik.
Menanggapi hal–hal yang ada, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Dwi Rahayu Ningsih menyebut jika Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mengegser proses berpikir implementasi kebijakan penyandang disabilitas.
Sebelumnya implementasi kebijakannya berupa bantuan atau asistensi, sekarang bergeser ke pemenuhan hak-haknya, layanan disarm kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
"Terutama pada sektor kesehatan, alat bantu yang perlu dipenuhi adalah tidak hanya fisiknya tetapi juga fasilitas layanannya perlu dipenuhi. Perlu juga memastikan cakupan jaminan kesehatan bisa mencover penyandang disabilitas untuk pemenuhan alat bantu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka," kata Dwi Rahayu.
- Penjaringan Cabup-Cawabup PDI Perjuangan Purworejo Tak Diminati
- PDI Perjuangan Cari Pemimpin Baru Purworejo
- Gesekan Pilbup Lebih Tinggi, Panwascam Harus Siapkan Skill, Power dan Mental
