Keterlibatan perempuan di Kota Semarang terbilang cukup potensial dalam dunia politik.
- Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Tiap Kelurahan di Semarang Diguyur Rp50 juta
- 407 Anak Kehilangan Orang Tuanya Akibat Covid-19, PKK Kota Semarang Berikan Santunan
- PKK Kota Semarang Peduli Covid-19 Bagikan 4.000 Paket Sembako
Baca Juga
Ia mengakui, saat ini perempuan punya peran politik dan bisa memberikan kontribusi dalam pemilu mendatang. Namun memang tidak dipungkiri masih ada keterbatasan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam dunia politik.
"Tren pencalonan keterwakilan perempuan terus meningkat dalam pemilu, di Kota Semarang pada Pemilu 2009 keterlibatan perempuan di angka 31,8 persen, pada 2014 menjadi 37,4 persen dan kembali naik menjadi 40 persen pada Pemilu 2019," kata Ketua TP PKK Kota Semarang, Krisseptiana Hendrar Prihadi dalam acara webinar yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, pada Selasa (11/10).
Ia mengakui, keterwakilan perempuan semakin tinggi maka akan semakin kuat pula pengaruh perempuan dalam hal membuat kebijakan. Namun diakui tingkat keterpilihan perempuan dalam politik di Kota Semarang masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya 18 persen atau sembilan orang dari total 50 orang mengisi kursi.
"Kami berharap perempuan yang duduk di kursi legislatif bisa membawa aspirasi perempuan dan membuat kebijakan untuk perempuan. Perempuan bisa membawa perubahan dalam Pemilu dengan memberikan suaranya saat memilih wakil yang bisa menyuarakan hak-hak perempuan," papar Tia Hendi, sapaan akrabnya.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menyampaikan, sesuai anjuran 30 persen dari total pendaftar Panwascam dari 16 kecamatan sudah terpenuhi. Ia berharap keterlibatan perempuan tidak hanya dari sisi kuantitas saja namun juga bisa melakukan peran dalam pengawasan.
"Harapannya keterlibatan perempuan tidak hanya dari sisi kualitas saja tapi juga bisa dalam hal pengawasannya," tuturnya.
Sementara itu, eks Ketua Bawaslu Jateng Periode 2017-2022, Fajar Saka mengatakan, pemilu ini dibuat untuk warga negara Indonesia dalam mendapatkan kesejahteraan. Pemilu tidak hanya milik laki-laki saja melainkan perempuan juga harus memiliki peran di dalamnya.
"Untuk mendorong keterlibatan perempuan dibutuhkan ruang dan harus ada lembaga yang berani membuat kebijakan, agar keterlibatan perempuan dalam politik bertambah," bebernya. 
- PPT Seruni Siapkan Pendampingan Psikologis Bagi Keluarga Almarhum Iwan Boedi
- Semarang Barat Komitmen Menjadi Kecamatan Layak Anak
- 900 Kepala Daerah Bakal Diajak Berkeliling Semarang
