Pencairan bantuan dana stimulan petani gagal panen (puso) akibat bencana banjir belum dapat dicairkan. Kendalanya, kebutuhan administrasi belum terpenuhi.
- Warung Makan Boleh Buka, Kapolres Batang : Langgar Prokes Bisa Ditutup
- Polda Jateng Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran, 5-7 April
- Euforia Piala Asia Merembet ke Tegal, Desa Dukuhwringin Gelar Turnamen Sepak Bola U40
Baca Juga
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Grobogan Soewignyo, mengatakan kendala administrasi yang terjadi sudah ada ada titik terang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) langsung turun ke Grobogan untuk membantu penyelesaiannya.
"Untuk Senin, Selasa, Rabu mendatang akan ada verifikasi puso sekaligus pemenuhan administrasi dari BNPB Jakarta," ujarnya saat dihubungi via ponsel, Sabtu (7/9) sore.
Dia berharap masyarakat yang sebelumnya ada kendala dipersilakan datang ke BPBD untuk melengkapi kekurangan.
Sebelumnya, Soewignyo ditunjuk sebagai pelaksana pencairan dana stimulan gagal panen mengatakan proses pencairan mengalami kendala.
Agar dapat dicairkan, lanjut Soewignyo, para petani diwajibkan menyetor data titik koordinat lahan sawah dan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan atau SPPT PBB (tumpi).
Pihaknya telah meminta pemadanan data kependudukan penerima bantuan sesuai di SK Bupati. Kemudian data dicocokkan data Dispendukcapil.
Tujuannya untuk mengetahui calon penerima masih hidup atau sudah meninggal. Ketika sudah meninggal harus dibuatkan surat keterangan ahli waris.
"Persoalan tumpi sekarang sudah selesai, tinggal pencocokan data dari para petani dengan Dispendukcapil," imbuhnya.
Selain persoalan titik koordinat dan tumpi, Soewignyo juga mengeluhkan lambatnya pembuatan juklak dan juknis yang menyebabkan proses pencairan dana stimulan terhambat.
"Simbolisasi penyerahan bantuan kan bulan Desember 2023, tapi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) baru turun Maret 2024," imbuhnya.
Diketahui, Kabupaten Grobogan menerima bantuan dana stimulan senilai Rp 8,45 miliar. Bantuan sebanyak itu dibagi ke 3.000 petani dengan luas keseluruhan lahan 1.056 hektar.
Sementara itu, petani yang sudah terkover Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tidak diperkenankan menerima bantuan dana stimulan.
Dikatakan, asuransi usaha tani padi itu bernilai Rp 6 juta per hektar sedangkan bantuan pemerintah dana stimulan ini Rp 8 juta per hektar.
"Nanti uangnya langsung ke rekening petani. Buku tabungannya sudah disediakan tapi masih diblokir pemerintah menunggu syarat selesai," ujarnya.
- LPG Langka, Polda Jateng Waspada Penyalahgunaan Di Seluruh Kabupaten Dan Kota
- KAI Belum Perbaiki Lagi Jalur Rel Jakarta Surabaya Di Gubug
- Jalur Jakarta-Surabaya Selesai Perbaikan, Tapi KAI Terapkan Kembali Pengalihan Rute
