Pemerintah Kota Semarang Sebut Dashboard JKN Bantu Susun Kebijakan Strategis Sektor Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moch. Abdul Hakam menyatakan bahwa Dashboard JKN yang disediakan oleh BPJS Kesehatan telah membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis di sektor kesehatan. Tersedianya data umum JKN mendorong terlaksananya analisa yang akurat saat perumusan kebijakan (data-based analysis) dalam menangani permasalahan kesehatan.


Sebagai informasi, Dashboard JKN merupakan aplikasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan data pengelolaan dan pelayanan JKN kepada pemerintah. Data ditunjukkan dalam bentuk infografis untuk memberikan gambaran terhadap karakteristik pengelolaan dan pelayanan JKN per wilayah. 

Melalui dasbor berbasis web ini, pemerintah dapat mengakses data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil Peserta JKN, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jumlah kunjungan dan rujukan, top diagnosa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta utilisasi penyakit katastropik.

“Selain melihat melalui Dashboard JKN, kami juga memiliki aplikasi Buana Cakrawala. Teman-teman di fasilitas kesehatan khususnya puskesmas menghimpun data by name by address penderita penyakit kronis sehingga kami bisa memetakan wilayah mana yang memiliki krentanan penyakit kronis. Harapannya perbulan dapat dilakukan upaya perbaikan secara tepat,” ungkap Hakam,  Rabu (21/6).

Hakam menjelaskan, dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Semarang tengah memaksimalkan program promotif preventif. Namun ia menegaskan porsi pelayanan kuratif dan rehabilitatif tetap dilakukan.

“Dashboard JKN dari BPJS Kesehatan itu sangat membantu kita melakukan intervensi ke masyarakat. Kompilasi data yg disandingkan dengan data Dinas Kesehatan, memperlihatkan peta kerentanan penyakit. Seperti di daerah Banyumanik dan Tembalang, data kami menunjukkan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) disana tinggi,” tambahnya.

Selanjutnya, petugas kesehatan akan langsung meluncur wilayah yang terpetakan untuk memberikan perhatian lebih melalui skrining, edukasi perubahan perilaku dan pola makan serta survey Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

“Saya tentu berharap kedepannya Dashboard JKN menambahkan fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatkan, karena dengan adanya data-data tersebut, kami dapat membuat peta kerentanan serta potensial dampak,” ucapnya.

Evaluasi Penyakit Kronis

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Andi Ashar menyampaikan,  pemerintah daerah juga dapat mengakses Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis (DETAK). DETAK bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat prevalensi dari dua penyakit penyakit utama (mother of disease), yaitu Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT).

“Satu lagi, melalui dashboard pemda juga dapat melihat overview penyakit menular, seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV), Tuberkulosis (TBC), dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” ujar Andi.

Andi berpendapat, dalam Program JKN terdapat data kesehatan individu maupun masyarakat yang dapat diintegrasikan agar pemerintah daerah dapat mengakses kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Harapannya, hadirnya Dashboard JKN dapat mempertajam dan mengoptimalkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait pembangunan kesehatan di masa mendatang.

“Kebutuhan informasi dalam dashboard ini sifatnya dinamis. Kami membuka kesempatan lebar bagi pemda yang mengajukan kebutuhan informasi lainnya pada Dashboard JKN, dan selanjutnya bisa berkoordinasi dengan kami,” tambah Andi.

Kehadiran Dashboard JKN diharapkan dapat semakin meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program JKN. Hal ini tentu berhubungan dengan peran serta pemerintah daerah dalam Program JKN. Misalnya, perbaikan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, pencapaian UHC, dan peningkatan promotif dan preventif sebagai terutama sebagai pencegahan dini tingginya penyakit katastropik.

“Pada dasarnya BPJS Kesehatan akan terus membangun kolaborasi, keterlibatan serta inovasi dalam upaya mengoptimalkan Program JKN, salah satunya dengan keterbukaan informasi terhadap pemerintah daerah melalui Dashboard JKN ini,” pungkas  Andi.