Industri rokok dan produksi tembakau sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama di daerah-daerah penghasil seperti Jawa Tengah.
- HKTI Batang Ingin Aksi Nyata Sukseskan Ketahanan Pangan
- Pemudik dan Wisatawan Padati Pusat Oleh-oleh Jalan Pandanaran, Setiap Hari Makin Ramai
- Dekati Ramadhan, Harga Bahan Pangan dan Sembako Di Semarang Mulai Turun
Baca Juga
Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi perempuan pelaku usaha berskala retail, UMKM, jasa pengiriman di Hotel Dafam, Hotel Setos, Hotel Harris dan Hotel Noormans. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 400 orang peserta dan dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan.
Pada kegiatan tersebut Kantor Bea Cukai Kota Semarang menjelaskan mengenai dasar hukum cukai, karakteristik cukai, tujuan pengenaan cukai, jenis barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal dan sanksi di bidang cukai.
"Dalam periode tahun 2022 ini telah berhasil diamankan 3.248.580 batang rokok illegal di wilayah Kota Semarang," ujar Haeni Ratmoko dari Kantor Bea Cukai Kota Semarang, Sabtu (29/10).
Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menjelaskan, mengenai kebijakan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga.
Ulfi menjelaskan, lima prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
"Kesetaraan berawal dari perbedaan, menghasilkan keharmonisan", pungkas Ulfi.
Sementara itu, Perwakilan Sekretariat DBH CHT Provinsi Jawa Tengah, Een Erliana menyampaikan Kebijakan Alokasi Dan Penggunaan DBH CHT, Mind Map Kebijakan Penggunaan DBH CHT dan Rencana Kerja dan Program DBH CHT.
"DBH CHT di-earmark untuk bidang kesehatan 40%, kesejahteraan masyarakat 50% dan penegakan hukum 10%," tegas Een.
Di sisi lain, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, Margarita Mita Dewi Sopa menjelaskan, mengenai alokasi dan penggunaan dana DBH CHT, maksud dan tujuan DBH CHT, Pemanfaatan DBH CHT di bidang Kesehatan sebesar Rp3,9 miliar, bidang kesejahteraan masyarakat sebesar Rp4,9 miliar dan bidang penegakan hukum sebesar Rp978 juta.
"Peran serta masyarakat dalam rangka penggunaan anggaran DBH CHT penting, agar dalam pelaksanaannya tepat guna dan tepat sasaran," ujar Mita.
Ketua TP PKK/DEKRANASDA Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi pada setiap kesempatan senantiasa menjelaskan mengenai Prinsip Gerakan PKK, Pokja PKK untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
"Berwirausaha dapat dilakukan di rumah, dilakukan oleh diri sendiri dan dilakukan tanpa mengganggu tugas utama sebagai ibu rumah tangga," kata perempuan yang akrab dipanggil Tia Hendi itu.
Selain itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menjelaskan mengenai Rencana Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengarusutamaan Gender.
"Pada Tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender Kota Semarang 95,55, melebihi Jawa Tengah 91,89, bahkan nasional yang hanya 91,07," jelas Anang. 
- Apindo dan SPSI Kudus Tolak Tapera, Dinilai Tak Jelas dan Rugikan Pekerja dan Pengusaha
- Yayasan Media Group Serahkan 2 Unit Traktor untuk Petani Desa Tlogoweru
- Ratusan Furniture Asal Jawa Tengah Diekspor ke Belgia
