Pandemi mengakibatkan ekonomi mengalami keterpurukan dan tidak sedikit pelaku usaha gulung tikar, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Segera Evaluasi Penanganan Covid-19 Di Sejumlah Daerah
- Mudik lebaran, 900 Ribu Kendaraan Diprediksi Akan Masuk Jateng
- Peningkatan Produktivitas di Masa Pandemi Tantangan yang Harus Dihadapi Bersama
Baca Juga
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial untuk para pekerja atau buruh yang terkena PHK.
Hal tersebut pun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Hasan Fahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, menjelaskan program tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut mulai 1 Februari 2022 peserta BPJAMSOSTEK bisa melakukan klaim JKP.
"Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia," ungkap Hasan Fahmi, Sabtu (5/2/2022).
Dijelaskan Fahmi, ada 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.
Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.
Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.
Adapun kriteria peserta yang berhak menjadi peserta program JKP, diantaranya pekerja pada PK/BU Skala Menengah dan Besar yang telah mengikuti 4 progam BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT, dan JP), Pekerja pada PK/BU Skala kecil dan Mikro dengan minimal 3 program BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, dan JHT) dan Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.
"Tujuan program JKP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali," tandas Fahmi. 
- Kapolri Gandeng PUI Salurkan 15 Ribu Paket Sembako, Titip Pesan Jaga Persatuan
- Tren Penurunan Jumlah Kasus Berlanjut, Upaya Pengendalian Covid-19 Harus Konsisten
- Penutupan Exit Tol, Polda Jateng Putarbalikkan Ribuan Kendaraan
