- Pemprov Jateng Dan Kementerian ATR/BPN Berkolaborasi Sertifikasi Tanah Dan Lahan Kosong
- Bupati Jepara Minta Aparatur Desa Gali Potensi Lokal Dan Kembangkan Wisata Desa
- Kreativitas Perempuan Jadi Fokus Seminar Hari Kartini DPPKBP3A Sukoharjo
Baca Juga
Rembang – Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Rembang mengeluh lantaran hingga akhir Oktober bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2024 dari kabupaten belum juga cair.
Mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak memberikan harapan palsu (PHP).
Sebelumnya para pimpinan desa itu merasa optimis karena Bankeu sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Rembang. Tetapi anehnya, dana itu tak kunjung cair hingga akhir Oktober ini.
Data yang diterima RMOLJateng, SK yang ditandatangani Bupati Abdul Hafidz itu tertanggal 8 Maret 2024.
Dalam SK itu, total ada 32 desa yang dapat bantuan keuangan umum, dengan nilai bantuan bervariasi di atas Rp200.000.000 per desa.
Paling besar adalah Desa Logede, Kecamatan Sumber, dengan jumlah bantuan Rp519.327.000.
Selain itu juga ada 323 desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus, dengan nilai bantuan variasi, mulai Rp50.000.000 hingga Rp220.000.000.
Gegunung Wetan tercatat menerima alokasi bantuan cukup tinggi dibandingkan lainnya yaitu Rp220.000.000.
Perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Rembang, Achmad Masykur Rukhanibstsu, lebih akrab di panggil Aan, menyatakan, para Kades galau lantaran hingga saat ini belum ada kepastian ada tidaknya bantuan. Terlebih, tahun ini tidak ada APBD Perubahan.
“Kami sudah klarifikasi ke dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades). Kami ingin memastikan apa yang menjadi kegelisahan para Kades, terkait bantuan keuangan. SK nya sudah beredar di masing-masing desa. Kata Kepala Dinpermades masih menunggu pergeseran anggaran,” jelas Kepala Desa Pamotan ini.
Menurut dia, Pemdes bekerja dengan waktu menunggu kepastian bantuan itu. Sebab, jika memang benar-benar cair dan tidak PHP, Pemdes akan memasukannya untuk kegiatan di APBDes Perubahan.
“Persoalannya, APBDes perubahan rata-rata sedang berproses, dan paling lambat harus diketok di akhir Oktober ini. Selain itu, jika memang cair kami juga bingung bisa tidak kegiatannya dilaksanakan di sisa waktu 2 bulan ini,” paparnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Rembang segera memberikan kepastian soal bantuan keuangan, sehingga Pemdes tidak seperti digantung.
Terlebih, sebagian masyarakat sejatinya sudah mengetahui adanya SK bantuan itu karena rencana anggaran dipublikasi.
"Teman-teman Kades ingin ada kepastian, jangan digantung. Sudah diberikan SK yang dipegang oleh masing-masing Kades. APBDes sudah kami cantumkan di publik, jadi masyarakat sudah tahu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang, Selamet Haryanto saat dikonfirmasi media memilih bungkam, Sabtu, (26/10).
Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan seputar kepastian cair tidaknya bantuan keuangan untuk desa tahun 2024. 
- Wagub Jateng Ingin Ada Tambahan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Sekolah
- Tegal Muhammadiyah University Gelar Wisuda I: Mampu Cetak Lulusan Berkualitas
- Gerai Dekranasda Jateng Di Bandara Ahmad Yani Diusulkan Pindah Lokasi
