Nasib Diujung Tanduk, Puluhan Guru Geruduk DPRD Grobogan

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam forum Persatuan Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara (PGPPNS) mendatangi DPRD Grobogan, Senin (29/1).

Baca Juga

Mereka menggelar audiensi bersama anggota dewan dan BKD Grobogan terkait nasib mereka yang diujung tanduk. Sebab, para guru ini telah lolos passing grade, namun hingga kini belum mendapatkan penempatan.

Koordinator PGPPNS Grobogan Simarul Yariyah mengatakan, terdapat 213 guru di Grobogan yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi penerimaan PPPK tahun 2023 lalu.

Namun demikian, ratusan guru honorer itu belum diangkat dan memperoleh penempatan karena tidak adanya formasi PPPK.

"Forum PGPPNS Grobogan ini terdiri dari 213 guru honorer yang sebelumnya mengikuti tes PPPK tahun 2023. Sudah lolos passing grade, namun belum dapat penempatan," katanya.

Simarul mendesak Pemkab Grobogan untuk membuka formasi penerimaan PPPK yang lebih banyak di tahun 2024, sehingga para guru honorer yang masuk kategori P4 ini bisa diakomodir.

Ia juga mengungkapkan bahwa terkait permasalahan ini, PGPPNS juga telah menggelar audiensi dengan Kemendikbud-Ristek dan Kementerian PAN-RB di Jakarta belum lama ini.

Pihaknya menyebut dari hasil audiensi tersebut, Kementerian menyampaikan bahwa jumlah formasi penerimaan pegawai merupakan usulan atau rekomendasi yang berasal dari pemerintah daerah.

"Kami minta formasi (penerimaan PPPK) dibuka sebanyak-banyaknya, supaya kami yang 213 orang ini bisa tertampung," pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan masalah pengangkatan honorer menjadi PPPK seperti ini juga sempat terjadi di tahun 2021 dan bisa diselesaikan.

Ia berharap BKD Grobogan dapat melakukan langkah serupa, sehingga segala tuntutan dari para guru honorer bisa diakomodir. Ia mengaku DPRD akan terus melakukan pendampingan hingga masalah ini selesai.

"Masalah ini sama dengan tahun 2021 lalu. Dulu ada 136 orang yang belum diangkat, namun akhirnya bisa selesai. Masalah ini juga harusnya bisa diselesaikan, yang penting secara regulasi terpenuhi," katanya.

Menanggapi itu, Kepala BKD Grobogan Padma Saputra mengungkapkan bahwa terkait permasalahan ini, pihaknya akan menunggu ketentuan atau regulasi dari Kementerian PAN-RB.

Selain itu, BKD bersama DPRD Grobogan juga akan berkonsultasi terkait masalah ini dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Februari nanti.

Ia mengaku tidak bisa memprioritaskan guru honorer ini untuk masuk terlebih dahulu ke dalam formasi PPPK tahun 2024. Hal itu karena menurutnya semua kalangan masyarakat memiliki prioritas yang sama.

"Terkait 213 orang guru honorer ini, kami akan menunggu regulasi dari Kementerian PAN-RB. Jika perintahnya langsung diangkat seperti tahun 2021 lalu, ya kami langsung angkat menjadi pegawai," ungkapnya.

Lanjut Padma, terkait jumlah formasi penerimaan CASN tahun 2024 yang didalamnya ada PNS dan PPPK, sejauh ini telah ada masukan sebanyak 10 ribu formasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan TAPD berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah, selanjutnya baru diputuskan jumlah usulan formasi penerimaan CASN di tahun 2024.

"Masukan untuk formasi penerimaan CASN dari OPD di lingkup Pemkab Grobogan sudah hampir 10 ribu. Batasnya sampai tanggal 31 Januari 2024 untuk pengusulan ke pusat," tutupnya.