Pelaksanaan azas musyawarah dan mufakat dalam pemilihan ketua umum di Munas Partai Golkar dinilai sebagai jalan terbaik. Golkar diyakini lebih stabil pasca Munas dibandingkan menempuh mekanisme voting.
- Bawaslu Purworejo Harap Perbup Soal Pemasangan APK Direvisi
- Magelang: Penetapan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Magelang Tunggu SK KPU
- Cek Kesehatan, Gus Yasin Positif Darah Tinggi
Baca Juga
Pandangan itu disampaikan Wakil Sekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (20/11).
"Musyawarah itu adalah artinya kita harus melihat aspirasi dari para voters, total ada kurang lebih 570 voters," ujar dia seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pekan lalu, secara terbuka 29 DPD I meminta Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar.
Kondisi tersebut, kata Maman, harus bisa dipahami semua pihak. Ketika mayoritas sudah menyatakan sikap, maka yang lain tinggal menyelesaikan dengan musyawarah.
"Rapimnas kemarin mayoritas DPD I itu mengharapkan pemilihan Munas itu dilakukan dengan musyawarah mufakat, artinya ini kehendak banyak DPD I yang tentunya suara DPD I merepresentasikan suara DPD II," jelasnya.
Dengan mengedepankan musyawarah, lanjutnya, Partai Golkar akan lebih stabil pasca Munas dibandingkan dengan mengambil langkah voting.
"Saya pikir itu (musyawarah mufakat) yang terbaik untuk partai Golkar," tandas Anggota Komisi VII DPR RI itu.[fak]
- Tak Penuhi Unsur Pidana, Kasus Bagi-bagi Beras di Pilkada Rembang Dihentikan
- Bimo Alit: Kami Ingin Ulang Kejayaan Partai Golkar Di Pemilu 2024
- Relawan Kemanusiaan Ini Maju Sebagai Calon Legislatif DPRD Karanganyar
