- Pemkab Blora Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat
- Sambut Libur Lebaran, WFH Bagi Para Guru
- Wandik Blora Rekomendasi Perpisahan Sekolah dan Karya Wisata Berbasis Kurikulum Merdeka, Tanpa Memberatkan Orang Tua
Baca Juga
Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu mencetuskan program sekolah rakyat.
Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Presiden ini bertujuan untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dan Kementerian Sosial menjadi panggungjawab program unggulan pemerintah ini.
“Tentu tidak bisa sendiri, tapi harus bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Kemendikti, dan Kementerian lain dan lembaga lain termasuk nanti dengan pemerintah daerah," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, di Jakarta, belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul sapaan akrab Mensos, mengumumkan penunjukan Prof. Mohammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur SR.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) periode 2009-2014 yang akrab disapa M.Nuh ini menegaskan bahwa program ini bukan untuk menggantikan sekolah yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap guna menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Pemetaan peserta didik berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan untuk memastikan pendirian sekolah tepat sasaran.
Disampaikan pula bahwa SR dirancang dengan mengedepankan aksesibilitas dan inklusivitas, sehingga setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa terkendala biaya. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bisa memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Dikutip dari laman Kementerian Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul, menyampaikan bahwa tempat penyelenggaraan SR bisa diusulkan oleh daerah.
"Daerah dapat mengusulkan, baik berupa gedung yang memerlukan revitalisasi ataupun berupa tanah kosong, dengan syarat minimal 5-10 hektar,” ujar Gus Ipul, panggilan akrab Mensos, di Jakarta, Rabu (19/3) lalu.
Sekolah rakyat berkonsep boarding school (asrama-red) ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya Juli 2025. Dan sejauh ini, ada 45 sekolah yang sudah siap beroperasi.
Sedangkan proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Tahapan seleksi peserta didik akan dimulai dengan seleksi administratif. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi rujukan untuk membuat seleksan bagi anak-anak yang berhak mendaftar, yakni mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2.
Tahap selanjutnya adalah tes potensi akademik, psikotes dan kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Menurut M. Nuh, tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Para calon guru akan menjalani seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu tingkat empati sosialnya. Tidak cukup berkompetensi akademik bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” jelas M. Nuh.
Lebih lanjut disebutkan bahwa program ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk memuliakan orang miskin sekaligus mendorong mereka agar lebih maju, berdaya, dan berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 
- Pemkab Tegal Siap Jadi Pilot Project Sekolah Rakyat
- Pengentasan Kemiskinan Ala MenUMKM
- Pemkab Blora Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat
