- Sinergitas Angkutan KSPN, Pemda Dan Asita Untuk Menarik Wisatawan Dan Membenahi Angkutan Umum Di Daerah
- Menagih Janji Presiden Prabowo untuk Transportasi Perkotaan
- Peran Pengemudi Diabaikan, Truk Pencabut Nyawa di Jalan
Baca Juga
Kazakhstan adalah sebuah negara lintas benua yang wilayahnya sebagian besar berada di Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya berada di Eropa Timur. Kazakhstan merupakan negara terbesar ke dua di bekas Uni Soviet dan terbesar ke sembilan di dunia.
Negara ini memiliki luas wilayah 2.724.900 Km2 berbentuk daratan yang membentang dari barisan Pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat. Dan karena negara ini membentang di kedua sisi Sungai Ural, maka Kazakhstan menjadi negara yang memisahkan Eropa dan Asia.
Dataran Kazakhstan didominasi oleh gurun pasir dan padang rumput (steppes). Namun perbatasannya di wilayah timur dan selatan adalah pegunungan. Kazakhstan berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah barat dan utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Kirgizstan, Turkmenistan, dan laut Kaspia, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan China.
Jumlah penduduk Kazakhstan saat ini diperkirakan sekitar 20 jutaan dengan mayoritas etnik Kazakh (69,6%) yang merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol, kemudian etnik Rusia (17,9%).
Dan sisanya merupakan perpaduan etnik Uzbek, Ulghur, Ukraina, Tatar, Jerman, dan lainnya. Hampir 60% masyarakat Kazakhstan tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karena itu Kazakhstan dikenal sebagai negara dengan jumlah urbanisasi terbesar di Asia Tengah.
Bentuk pemerintahan Kazakhstan adalah republik konstitusional dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan dipegang perdana menteri. Presiden Kazakhstan saat ini adalah Kassym-Jomart Tokayev dengan Perdana Menteri Olzhas Bektenov.
Ibu kota Kazakhstan berada di Astana, sedangkan kota terbesarnya berada di Almaty sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Selain Astana dan Almaty, kota-kota besar lainnya di Kazakhstan adalah Karagandy, Shymkent, Atyrau, dan Oskemen.
Di Kazakhstan juga terdapat Ngarai Charyn yang terletak di Almaty yang terbentuk karena erosi aliran air Sungai Charyn di utara Pegunungan Tian Shan. Ngarai (canyon atau canon) adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam.
Secara administratif Kazakhstan dibagi menjadi 17 provinsi (oblys atau oblasti) dan tiga kota besar yang tidak termasuk dalam provinsi manapun, yakni Shymkent, Almaty, dan Astana. Kemudian masing-masing provinsi dibagi menjadi beberapa distrik (audandar/audan atau rayony/rayon).
Astana yang dalam bahasa Kazakh berarti ibu kota, benar-benar menjadi ibu kota negara sejak tanggal 10 Desember 1997 menggantikan Almaty yang kemudian menjadi pusat ekonomi dan bisnis Kazakhstan.
Pemindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana ini memiliki cerita menarik tersendiri. Konon pada 20 Maret 2019, untuk menghormati Presiden Nursultan Nazarbayev yang mengundurkan diri setelah menjabat selama hampir 30 tahun, nama kota Astana diubah menjadi Nursultan.
Pengusulan perubahan nama itu dilakukan oleh Kassym-Jomart Tokayev selaku Presiden interim pada tanggal 19 Maret 2019. Melalui pemungutan suara di parlemen saat itu disepakati bahwa nama Astana berubah menjadi Nursultan.
Namun pada bulan September 2022, Presiden Tokayev menandatangani amandemen konstitusional yang mengubah kembali nama Nursultan ke nama aslinya, Astana. Maka sejak 2022 itulah Astana benar-benar menjadi ibu kota sesuai kosa kata dalam bahasa Kazakh.
Politik dan Keamanan Kazakhstan
Pasca keruntuhan Uni Soviet, Kazakhstan memproklamirkan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Menariknya, pasca kemerdekaannya Kazakhstan tidak memiliki angkatan bersenjata karena tentara yang sebelumnya bertugas di Kazakhstan adalah tentara Uni Soviet yang kemudian ditarik ke Rusia. Baru pada tahun 1992 negara ini memiliki tentara sendiri.
Selain angkatan bersenjata yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Kazakhstan juga memiliki tiga unit paramiliter, yakni Garda Nasional, Pasukan Perbatasan, dan Pasukan Keamanan Kementerian Dalam Negeri.
Angkatan bersenjata Kazakhstan juga didukung dengan wajib militer yang diterapkan bagi setiap anak laki-laki berusia 18 tahun dengan masa dinas aktif (pengabdian) selama dua tahun.
Kazakhstan adalah negara republik presidensial yang kekuasaannya hampir sepenuhnya berada di tangan Presiden. Berdasar konstitusi, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri ditunjuk dan diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Adapun Presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung untuk masa jabatan selama lima tahun. Presiden Kassym-Jomart Tokayev merupakan presiden kedua Kazakhstan pasca Uni Soviet yang menggantikan Nursultan Nazarbayev yang mengundurkan diri pada Maret 2019.
Tokayev merupakan kader utama Nazarbayev yang sebelumnya adalah Ketua Senat. Sementara posisi Perdana Menteri dipegang oleh Olzhas Bektenov sejak Januari 2022 yang menggantikan posisi Alikhan Smailov yang mengundurkan diri.
Walau kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan presiden saat ini, Kassym-Jomart Tokayev, namun tak bisa dipungkiri bahwa pengaruh dan kendali Nursultan Nazarbayev masih sangat besar.
Nazarbayev saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Kazakhstan, sebuah badan yang memiliki wewenang untuk mengesampingkan keputusan presiden.
Dewan Keamanan Kazakhstan adalah badan penasehat konstitusional Pemerintah Kazakhstan yang membantu Presiden Kazakhstan dalam penerapan kebijakan militer dan penegakan hukum.
Presiden selaku Panglima Tertingi Angkatan Bersenjata Kazakhstan adalah salah satu dari anggota dewan yang permanen. Selain Presiden, keanggotaan dewan yang berstatus permanen adalah Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum.
Dewan ini dipimpin oleh mantan Presiden Nursultan Nazarbayev yang memegang posisi ini untuk masa jabatan seumur hidup sejak tahun 1918. Adapun operasional dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan, yang merupakan orang kedua dalam posisi kepemimpinan dewan.
Dalam hal kerja sama internasional, Kazakhstan merupakan anggota dan aktif dalam berbagai forum multilateral, seperti; Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Dewan Kerjasama Atlantik Utara (NACC), Persemakmuran Negara-negara Merdeka (CIS), Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO, Collective Security Treaty Organization) adalah sebuah aliansi militer antar pemerintahan yang ditandatangani pada 15 Mei 1992 oleh enam negara pecahan Uni Soviet.
Keenam negara yang tergabung dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka itu terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Armenia. Setahun kemudian Georgia, Azerbaijan, dan Belarus ikut bergabung. Perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 1994 untuk masa lima tahun.
Namun pada tahun 1999 saat dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Georgia tidak lagi terlibat. Sehingga ketika pada tahun 2002 CSTO menegaskan dirinya sebagai aliansi militer, negara-negara yang tergabung di dalamnya hanya ada enam, yakni Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Armenia, dan Belarus.
Perekonomian Kazakhstan
Pada awal abad ke-20 rakyat Kazakhstan adalah bangsa nomaden yang hanya mengandalkan pertanian berpindah. Pola dan karakter kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan pada masa Uni Soviet.
Saat itu sebagian besar padang rumput di bagian utara Kazakhstan dikonversi menjadi peternakan milik negara. Namun karena saat itu Kazakhstan menjadi bagian dari Uni Soviet, maka sistem perekonomian, termasuk jalur komunikasi dan transportasi, dikontrol Rusia.
Perekonomian Kazakhstan justru mengalami penurunan saat mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991. Hal mana juga dialami oleh negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya yang mengalami penurunan gross domestic product (GDP) hingga 50%.
Perekonomian Kazakhstan utamanya ditopang dari sektor pertanian (terutamanya gandum) karena sebagian besar tekstur tanahnya rata dan terbuka. Sementara sektor peternakan berkembang karena didukung dengan adanya padang rumput yang luas. Namun di bawah hamparan padang rumput tersebut terdapat mineral yang sangat berlimpah.
Memasuki awal tahun 2000, banyak bermunculan industri baru dalam bidang pertambangan dan penyulingan minyak. Perekonomian Kazakhstan berangsur pulih seiring masuknya investasi asing, terutamanya di sektor penyulingan minyak.
Pesatnya pertumbuhan ekonomi Kazakhstan dari eksplorasi dan eksploitasi mineralnya menjadikan GDP mereka melejit menyentuh angka 29,7 miliar dolar pada tahun 2003.
Kazakhstan memiliki cadangan besi yang sangat besar dan beragam, seperti tungsten atau wolfram (bebatuan yang mengandung unsur kimia), timah, tembaga, mangan, biji besi, dan biji emas. Selain itu, Kazakhstan juga memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar.
Terdapat dua ladang minyak yang termasuk besar yang dimiliki Kazakhstan, yakni Tengiz dan Kashagan. Ladang minyak Tengiz ditemukan pertama kali tahun 1979 namun baru dieksplorasi pada tahun 1993.
Sedangkan Kashagan baru ditemukan pada tahun 2000 dan langsung dieksplorasi karena diyakini memiliki cadangan minyak yang jauh lebih besar dari Tengiz.
Sementara cadangan gas bumi mereka berlokasi di daerah Karachaganak, sekitar Laut Kaspia. Sektor ini menjadikan daya tarik investor asing, khusunya Rusia dan Oman. Hal ini yang mendorong dibentuknya konsorsium perusahaan minyak dari tiga negara; Kazakhstan, Rusia, dan Oman pada tahun 1993 untuk mengatasi pipa minyak dan gas yang sangat terbatas saat itu akibat letak geografis Kazakhstan yang tidak memiliki akses ke laut (land locked state).
Kazakhstan semakin terintegrasi ke dalam perekonomian dunia sejak merdeka pada tahun 1991. Kazakhstan membangun kerja sama ekonomi dengan sesama negara pecahan Uni Soviet. Pemerintah Kazakhstan juga sangat progresif dalam upaya pembangunan ekonominya dengan menandatangani perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa pada tahun 1994.
Pada tahun yang sama, pemerintah Kazakhstan juga membentuk kerja sama ekonomi dan pertahanan trilateral dengan Uzbekistan dan Kirgizstan (kemudian Tajikistan bergabung di tahun 1998) dengan nama Central Asia Economic Forum.
Untuk mengurangi hambatan tarif, pada tahun 1996 pemerintah Kazakhstan membentuk pasar bersama dengan Belarus, Kirgizstan, dan Rusia. Baru pada tahun 1998 Tajikistan ikut bergabung. Sehingga pada tahun 2000 kelima negara ini membentuk Eurasian Economic Community (EAEC). Bersamaan dengan itu Kazakhstan juga aktif sebagai anggota organisasi kerja sama ekonomi antar negara Islam (ECO, Economic Cooperation Organization).
Kazakhstan Memberi Kesan dan Pesan
Sejarah politik dan ekonomi Kazakhstan sangatlah dinamis. Dinamika politik pasca keruntuhan Uni Soviet dimulai ketika pada tahun 1986, Pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, mengangkat Gennadiy Kolbin yang orang Rusia sebagai Ketua Partai Komunis Kazakhstan (QKP, Qazaqstan Kommunistik Partiasy atau Kommunisticheskaya Partiya Kazakhstana) menggantikan Dinmukhamed Kunayed yang asli orang Kazakhs.
Keputusan Gorbachev itu menimbulkan gelombang protes di Almaty, yang kala itu masih merupakan ibu kota Kazakhstan. Untuk mengatasi situasi itu, Pemerintah Soviet kemudian mengangkat Nursultan Nazarbayev sebagai Ketua QKP dan kemudian menjadikannya sebagai presiden pada tahun 1990. Namun pada tahun 1991 Nazarbayev mendeklarasikan kemenrdekaan Kazakhstan dan melepaskan diri dari Uni Soviet.
Perkembangan politik Kazakhstan pasca kemerdekaannya menunjukkan bahwa kekuatan politik oligarki Nazarbayev mampu menghantarkannya memenangkan Pemilu pada 1991 tanpa lawan. Nazarbayev kembali memenangkan Pemilu pada tahun 1999 dan 2011 dengan cara melumpuhkan semua kekuatan oposisi yang memungkinkannya berkuasa hingga 2020. Namun pada Maret 2019 Nazarbayev mengundurkan diri dan digantikan Tokayev.
Di bawah kepemimpinan Kassym-Jomart Tokayev perekonomian Kazakhstan mulai tumbuh seiring kondisi politik yang mulai stabil. Tercatat bahwa Kazakhstan merupakan salah satu pengekspor utama minyak, gas alam, dan mineral di dunia.
Selain itu, Kazakhstan juga merupakan pengekspor gandum dan produk pertanian lainnya yang mana pertaniannya ditopang oleh sekitar 200 juta hektar lahan. Sektor pertanian ini sekaligus menjadikannya sebagai sektor kunci untuk ketahanan pangan Kazakhstan.
Pada tahun 2023 Kazakhstan memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 261,42 miliar USD yang setara dengan 0,25% perekonomian dunia.
PDB ini salah satunya juga ditopang oleh kebijakan Tokayev yang mulai mendukung usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor industri non-minyak.
Dengan memahami kondisi politik dan ekonomi Kazakhstan ini barangkali kita bisa belajar untuk bagaimana senantiasa berusaha bangkit dan tumbuh menjadi bangsa besar dan maju yang pantang menyerah dalam kondisi bagaimana pun.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia, dari pusat hingga daerah, dapat memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang telah diundangkan sejak tahun 1999 secara optimal.
Kebijakan otonomi daerah ini pada dasarnya merupakan transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik yang diharapkan mampu menjadi stimulus perubahan bagi percepatan pembanguan yang merata dan berkeadilan.
Melalui prinsip demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah diharapkan akan lebih akuntabel dan profesional karena melibatkan peran serta masyarakat secara luas baik dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan kepala daerah maupun pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Dengan otonomi daerah masyarakat juga dapat mengambil peran aktif turut merumuskan kebijakan yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan dan masa depan mereka bersama. Semoga. 
Penulis : Peneliti Senior PARA Syndicate, Jakarta. Direktur Eksekutif PROPATRIA Institute 1999-2014
- Momen Lomban Buka Peluang Peningkatan Ekraf
- Pemkab Batang Ukir Prestasi Gemilang di Tengah Transisi Kepemimpinan
- UMKM Siap Masuk Rantai Pasok Industri KEK Industropolis Batang
