Direktur RSUD R Soejati Purwodadi Grobogan Jawa Tengah Edi Mulyanto, mengatakan, beberapa hal menjadi penyebab adanya perbedaan tarif di sebuah rumah sakit di antaranya bedanya pelayanan dan peralatan, serta kelas rumah sakit.
- Tarif Medical Chek Up di Grobogan Mahal, Pelamar CPNS dan P3K Beralih di RS Sragen dan Boyolali
- Hasil MCU Kedua Paslon Pilkada Grobogan, Memenuhi Syarat
- Pasangan Bakal Calon Jalani 25 Pemeriksaan
Baca Juga
Edi mencontohkan, untuk melakukan test narkoba bahan serta alat yang digunakan berbeda dengan rumah sakit lain. Termasuk dalam penggunaan alat lama dan alat baru.
"Tarif tentunya disesuaikan dengan pengeluaran produksi dan itu sudah diatur dalam Perda, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Pemda, kemudian digodok di Pansus," terang Edi.
Padahal, RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Surakarta, tarif medical check up hanya sekitar Rp 400 ribu, sementara RSUD R Soejati Purwodadi adalah kelas B dengan tarif Rp 600 ribu.
Dia mengungkapkan, kebutuhan RSUD tak sedikit, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti perawatan darurat untuk orang yang tak memiliki keluarga, atau pun pemakaman orang tak dikenal.
"Untuk pengajuan revisi perda, tentunya mesti ada dari rumah sakit lainnya yang mendukung," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Grobogan Mansata Indah Maratona mengatakan, dalam penentuan tarif layanan RSUD tentu harus mempertimbangkan unit cost dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Selama biaya itu diatur dalam Perbub.
"Namun ketika peraturan yang berlaku sudah tidak relevan dengan kemampuan masyarakat serta rumah sakit dapat direvisi," ungkapnya, Jumat (17/1) melalui sambungan seluler.
Pihaknya menyarankan pihak RS bisa memberikan klasifikasi atau paket pelayanan MCU berbasis kebutuhan layanan. Untuk MCU pegawai atau pelamar kerja, lanjutnya, tidak harus sama tindakannya dengan MCU komplit.
"Silakan ajukan saja, karena ketika masyarakat paham tarif RSUD Grobogan lebih tinggi dari kabupaten lainnya dapat menyebabkan masyarakat berpaling. Itu bisa berdampak pada turunnya PAD," ujar Bendahara Partai PKB tersebut.
Ia berharap, RSUD memiliki pertimbangan lebih dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat Grobogan saat ini. "Kami berharap, kejadian ini jadi pertimbangan," pintanya.
- Wagub Jateng Ingin Ada Tambahan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Sekolah
- Tegal Muhammadiyah University Gelar Wisuda I: Mampu Cetak Lulusan Berkualitas
- Gerai Dekranasda Jateng Di Bandara Ahmad Yani Diusulkan Pindah Lokasi
