- Pemilu Memasuki Tahap Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- Perpanjangan Pendaftaran Paslon Bupati Sukoharjo, Tidak Ada Pendaftar
- Vaksin Booster Dimulai 12 Januari, Menko Airlangga: Perpres dan Permenkes Sedang Disiapkan
Baca Juga
Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Prof Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Dia masih menunggu momentum tepat untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
Hal itu menanggapi terkait pernyataan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyarankan pejabat publik ikut berkontestasi di Pemilu 2024 untuk mundur, termasuk Cawapres pasangan Ganjar sendiri, Prof DR Mahfud MD.
"Jadi yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukkan pengunduran diri secara baik-baik. Sekarang saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas. Bagi saya Pak Ganjar calon presiden yang prorakyat," kata Mahfud MD di acara temu kawula muda, digelar oleh Tim Muda pemenangan Ganjar Mahfud, bertajuk "Tabrak, Prof!". Acara bertempat di kafe Borjuis Jalan Piere Tendean Semarang, Selasa (23/1).
Pada akhir acara debat cawapres, dia sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo telah memberinya mandat sebagai Menkopolhukam.
"Pada saat penutupan debat cawapres, saya membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih pada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya sebagai empat setengah tahun lalu Menkopolhukam dan saya membantunya," ungkapnya.
Alasan Mahfud belum mengundurkan diri hingga saat ini sejak diusung menjadi cawapres, karena dari segi aturan, tidak ada larangan menteri harus mundur pada masa pencalonan wakil presiden.
"Karena secara aturan tidak dilarang. Dulu tidak dilarang, menteri, wali kota tidak harus mundur," ujarnya.
Alasan kedua, dia ingin memberikan contoh kepada pejabat publik lainnya bahwa meski menjadi kandidat di Pemilu, Mahfud tidak menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan.
"Saya ingin beri contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden dengan merangkap jabatan, apakah saya menggunakan kedudukan memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara apapun," tegasnya.
"Saya tidak mau menggunakan fasilitas kepemerintahan. Maksud saya agar ini ditiru oleh orang lain, kemudian situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, saya ingin memberi pelajaran etika kepada para pejabat," tandasnya. 
- Pj Gubernur Nana Sudjana Meminta Media Beri Dukungan Dan Ikut Awasi
- Sudaryono Minta Restu Maju Pilgub, Gus Bab: Niatkan Berjuang demi Agama dan Negara
- PKS Pastikan Kadatangan Anies Baswedan ke Salatiga Diterima dengan Persaudaraan
