Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI Paryono sampaikan hingga kini belum ada kesepahaman antara pihaknya dengan Kementerian Agama mengenai komponen biaya haji.
- Notaris Diingatkan Registrasi Aplikasi Go Anti Money Laundry
- Polres Demak Gelar 'Kasat Lantas Mengajar', Puluhan Siswa Antusias
- Kapolres Sukoharjo dan Kasat Intel Polres Sukoharjo Terima Penghargaan Dari DPR-RI
Baca Juga
Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98.893.909.
Dari nominal Rp98,8 juta itu, biaya dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp69 juta. Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji.
Menurutnya, Komisi VIII meminta kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak lebih dari Rp75 juta. Sedangkan dari komponen tersebut biaya ditanggung calon jemah haji (calhaj) maksimal Rp50 juta.
"Saya pribadi mengusulkan BPIH itu 75 juta, untuk dana yang ditanggung calhaj maksimal Rp50 juta," jelasnya kepada wartawan, Minggu (12/1).
Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR telah mengecek komponen biaya haji di Arab Saudi. Pasca pengecekan tersebut Komisi VIII DPR kembali membahas biaya haji besok.
Ditambahkan Paryono, kemampuan ekonomi kebanyakan anggota jemaah haji Indonesia datang dari berbagai latar belakang profesi belum mencukupi apabila pemerintah memutuskan kenaikan BPIH. Jika ada kenaikan nominalnya tidak memberatkan calon jemaah haji.
"Kita harus melihat dari sisi yang lain, mayoritas calon jamaah haji adalah petani, nelayan, pedagang kecil, buruh tani bahkan ada juga yang pengepul rongsok," ungkapnya.
Untuk itu Komisi VIII DPR menyarankan Kemenag untuk menurunkan biaya haji dengan melakukan efisiensi komponen-komponen biaya haji. Seperti komponen biaya katering, biaya hotel dan lain sebagainya.
Panja kemarin sudah ke Saudi Arabia untuk mendatangi lokasi penginapan, tempat katering juga bertemu dengan maskapai. Hasilnya kemungkinan penurunan biaya haji bisa saja dilakukan dengan melakukan efisiensi
"Kita merasionalisasi untuk biaya-biaya itu (hotel, katering) dan itu harus bisa dilakukan. Jika tidak diturunkan kami dari anggota Komisi VIII tidak setuju, dan saya ada di belakang rakyat," tegasnya.
Bentuk efisiensi lain juga bisa dilakukan dengan memangkas jangka waktu tinggal di Arab Saudi dengan menambah kuota penerbangan, yakni di atas 15 kali terbang setiap hari.
"Saya berharap pemerintah (Kemenag) bisa bernegosiasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi," pungkasnya. 
- Brimob Pekalongan Suntik Vaksin Covid-19 untuk 2.500 Buruh dan Pekerja Pabrik
- Puluhan Ibu Hamil Ikuti Vaksin Perdana
- 51 Personil Polres Salatiga Naik Pangkat pada Awal Tahun
