Kepala Staf Kepesidenan RI Jenderal (Purn.) Moeldoko berjanji mendorong percepatan pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Hal itu dikemukakannya saat mengunjungi pasar Sorogenen yang merupakan lokasi darurat pedagang pasar Banjarsari.
- SIG Tingkatkan Penggunaan Biomassa Sebagai Bahan Bakar Ramah Lingkungan Menjadi 2,7 Juta Ton
- Bangkitkan Ekonomi, Warga Banyumanik Gelar UMKM Expo
- Inovasi Penuh Arti di Masa Pandemi
Baca Juga
Pasar Banjarsari Kota Pekalongan terbakar pada 26 Februari 2018. Sejak saat itu, senjmlah 3.757 pedagang yang terpaksa berjualan di beberapa lokasi di pasar darurat.
"Segera dilakukan rehabilitasi atas pasar ini ya, karena ini menyangkut kehidupan 3.757 orang ya. Segera, setelah ini akan saya koordinasikan dengan kementrian PUPR, untuk langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Moeldoko di sela-sela kunjungannya, Rabu (28/12).
Ia mengatakan, percepatan pembangunan kembali pasar Banjarsari merupakan keinginan dari para pedagang. Kebutuhan pembangunan pasar mencapai Rp 223 miliar.
Kunjungan Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu juga didampingi Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWi) Kota Pekalongan. Moeldoko disambut pedagang pasar. Beberapa sempat curhat soal nasib becak hingga BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Pemkot Pekalongan, Sri Ruminingsih mengatakan seluruh dokumen sudah siap. DED hingga Amdal Lalin sudah siap.
"Tinggal menunggu lelang, kami harap secepatnya. Mudah-mudahan setahun jadi. Ini untuk pasar tradisional," ucapnya.
Sekjen BMWI Kota Pekalongan, Rininta Tri mengapresiasi Moeldoko yang menerima aspirasi dari warga dan masyarakat Kota Pekalongan.
"Apalagi beliau menyampaikan akan mengawal pembangunan Pasar Banjarsari,"ucapnya.
Ia mengatakan kjnjungan Moeldoko ke Pasar Sorogenen (relokasi pasar Banjarsari) merupakan program pertamanya sejak dilantik BMWi Jateng. Harapannya ke depan dapat memberikan manfaat bagi pedagang pasar.
Rininta juga menyampaikan permohonan dukungan untuk perkembangan UMKM di Kota Pekalongan. Sebab, tujuan organìsasinya menjadi jembatan bagi para pelaku UMKM dengan pemerintah. Contohnga pengurusan NIB, pelatihan-pelatihan, pendampingan yang mendukung UMKM agar perekonomian Indonesia bangkit.
- Pemerintah Dorong BRIN Teliti Tata Kelola Niaga Kratom
- KSP: Pengesahan RUU KUHP, Babak Baru Kemajuan Indonesia sebagai Bangsa yang Berdaulat dan Beradab
- Moeldoko Bicara Soal Tantangan Ketahanan Indonesia di UKSW Salatiga
