Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pegawai yang sering nitip absen diusulkan dipecat saja.
- Kapolres Blora Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2024
- Dinnakerind Demak Siapkan Job Fair November 2024
- Pemda Demak Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Untuk Peringati HUT RI Ke-79
Baca Juga
Pegawai yang rajin merasa sudah bekerja dengan baik sedangkan yang titip absen dan tiap bulan tetap menerima gaji yang sama dinilai tidak adil," kata Alexander Marwata saat menjadi nara sumber talkshow di Operation Room Graha Adiguna kompleks Pendapa Kabupaten Purbalingga, Selasa (23/10).
Sehingga untuk membrantas korupsi, lanjut Alex, perlu membudayakan kejujuran, budaya anti korupsi. Korupsi bukan hanya ketika didefinisikan pegawai mencuri uang daerah atau uang negara tetapi termasuk perbuatan-perbuatan koruptif.
Seperti sering nitip absen, pulang lebih cepat, dikantor tidak ada kegiatan, tidak kerja, tidur serta bermain game saat jam kantor.
"Kita mendorong daerah-darerah untuk menciptakan standar minimal pelayanan atau standar kinerja untuk setiap pegawai. Pegawai yang berkinerja baik layak dihargai lebih dibandingkan pegawai yang tidak berkinerja. Pemerintah membayar gaji pegawai karena kinerjanya bukan karena absensinya," ujarnya.
Pelaksana tugas Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan pemerintah Kabupaten Purbalingga menyambut baik karena kegiatan Bus KPK, dikarenakan sasarannya bukan hanya penyelenggara pemerintah. Dalam hal ini eksekutif dan legistalif namun juga menyasar masyarakat luas utamanya generasi muda.
Intinya ada edukasi dan sosialisasi tidak hanya kepada unsur birokrasi juga kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak korupsi dan membudayakan agar masyarakat Purbalingga anti korupsi," ujarnya.
Ketua DPRD Purbalingga, Tongat juga berharap agar pasca OTT yang mana para kepala OPDnya lesu tetapi dengan kedatangan Dirjen Otonomi Darerah, Soni Sumarsonso memberikan semangat baru kepada para OPD.
Mari kita bersama-sama membangun Purbalingga agar lebih bersih," katanya. 
- Pemerintah Ingatkan: Tak Ada Ruang Untuk Pemerintahan Khilafah Di Bumi Indonesia
- DPRD Kabupaten Magelang Soroti Tingginya Angka Silpa APBD 2021
- Iftitah, Susun Cetak Biru dan Peta Jalan Transmigrasi
