KP2KKN: Semarang Tidak Baik-Baik Saja 

Koordinator Komite Penyelidik dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto. Foto: RMOLJateng
Koordinator Komite Penyelidik dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto. Foto: RMOLJateng

Pemanggilan sejumlah pejabat pemerintah Kota Semarang sejak (30/01) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa telah menjadi perhatian publik.

Koordinator Komite Penyelidik dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto membenarkan kabar pemanggilan pejabat Pemkot untuk diperiksa  oleh KPK di gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kota Semarang dalam 4 hari ini.

"Kami memastikan pemberitaan sebelumnya terkait pemeriksaan KPK terhadap 21 Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang benar adanya" kata Ronny dalam rilis yang diterima RMOLJawa Tengah, Jumat (02/02).

Menurut Ronny, pada undangan permintaan keterangan KPK, pemeriksaan dimulai pada hari Selasa 30 Januari 2023 hingga sekarang masih dilakukan pemeriksaan di gedung BPKP. 

"Sedangkan materi pemeriksaannya adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara di Kota Semarang Tahun 2023-2024" kata Ronny.

Dia menjelaskan terdapat 3 hal yang ingin diungkap KPK diantaranya, jual beli proyek, jual beli jabatan dan pajak daerah. 

"Pemeriksaan yang dilakukan KPK ini menunjukkan bahwa Kota Semarang tidak dalam kondisi baik-baik saja" kata Ronny lagi.

“Menurut catatan kami”, ungkap Ronny, “setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun belakangan dugaan kasus korupsi terjadi di Kota Semarang. Diantaranya kasus korupsi yang menyebabkan terbunuhnya ASN Pemkot Semarang Iwan Budi.”

"Yang kedua adalah adanya dugaan kasus korupsi Bahan Bakar Mesin (BBM) Solar dan pengangkutan sampah yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 berdasarkan temuan LHP BPK yang telah ditangani oleh Direskrimsus Polda Jateng" katanya. 

Yang ketiga, kata Ronny, di akhir tahun 2023 adanya dugaan korupsi pengadaan Alat Pemadam Kebakaran di bagian Rumah Tangga Sekda yang saat ini ditangani oleh Direskrimsus Polda Jateng. 

Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku korupsi di jajaran ASN kota Semarang masih sangat mengkhawatirkan.

"Kami mengapresiasi sekaligus mendorong KPK dan Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus korupsi tersebut" pungkas Ronny.