Pemkot Semarang sebagai urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional untuk peringat MCP, atau Monitoring Center of Prevention dari KPK RI.
- Wamentan Pantau Sembako, Wali Kota Semarang Sekalian Gelar Operasi Pasar
- Pamitan, Mbak Ita Minta Maaf Kepada Masyarakat
- Ini Daftar 29 Gengster di Semarang!
Baca Juga
Hal ini didasarkan pada kinerja di bidang pengadaan barang jasa, perijinan, capaian APBD, pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah. Dari sejumlah indikator yang menjdi pertimbangan, Pemkot Semarang mencatatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 97,6.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi didapuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat berbagi pengalaman kepada 60 pejabat tinggi pratama dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jumat (11/2).
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi mengungkapkan dalam memimpin Pemerintah Kota Semarang dmenggunakan sebuah formula yang disebutnya ‘TOP Government’, yaitu Truted (dipercaya), Open (Terbuka), dan Pariticipative (keterlibatan).
"Hari ini Pemkot Semarang tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, saya minta semua kanal komunikasi dibuka dan termonitor. Alhasil kemudian ada 41 ASN Pemkot Semarang yang diberhentikan, bukan karena saya arogan, tapi karena sudah ada komitmen di awal," katanya.
Di sisi lain, Hendi meyakinkan bahwa ketegasan dalam pengelolaan pemerintahan itu lah yang kemudian membuat Kota Semarang bisa lebih menggenjot pembangunan.
"Dulu postur APBD Pemkot Semarang besar di belanja tidak langsungnya, jadi fokus lebih ke urusan dalam pemerintahan. Hari ini kita balik lebih banyak belanja langsungnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat," terangnya. 
- Agustina Wilujeng ‘Ajangsana’ ke Para Mantan Wali Kota
- Wamentan Pantau Sembako, Wali Kota Semarang Sekalian Gelar Operasi Pasar
- Pamitan, Mbak Ita Minta Maaf Kepada Masyarakat
