Kerap Kritik Airlangga, Sirajuddin Dianggap Sosok Tak Layak

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Haris Pertama menilai, kritik dari fungsionaris Golkar Sirajuddin Abdul Wahab terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak layak dan tidak objektif.

Baca Juga

• Pimpinan DPRD Karanganyar Definitif Dilantik, AKD Langsung Dibentuk
• Peringati HUT Ketum, DPC PDI Perjuangan Lakukan Penghijauan
• Kampanye Akbar di Simpang Lima Semarang: Mega Nyanyikan Lagu Cinta Hampa, Mahfud Ajak Massa Bersholawat Jibril

"Sirajuddin itu siapa? Kok berani mengkritik Airlangga Hartarto. Dia sangat tidak layak mengkritik orang yang sudah membesarkan Partai Golkar," kata Haris seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/9).

Haris mengaku, mengenal betul rekam jejak Sirajuddin dalam berorganisasi. Dulu saat membawa organisasi seperti KNPI dan BMK57, Sirajuddin adalah aktor yang dianggap sebagai pemecah belah organisasi.

"Dia pernah jadi Sekjen DPP KNPI dan Ketua Umum BMK57, saya pernah jadi pengurusnya. Dia adalah sosok yang tidak bisa memimpin," ujar Haris yang juga Ketua Umum KNPI itu.

Haris menyebut Sirajudin sebagai politisi yang pragmatis. Haris pun mewanti-wanti kandidat ketum Golkar, Bambang Soesetyo untuk mewaspadai gerakan Sirajuddin. Diketahui, Sirajuddin adalah salah satu pendukung Bamsoet.

"Saya berharap Pak Bamsoet bisa berhati-hati kepada dia, manuver yang kerap dilakukannya tidak datang dari hati yang tulus. Ada maksud tertentu," ujarnya.

Terkait dengan Munas Partai Golkar Desember mendatang, Haris yakin jika Dewan Pengurus Daerah (DPD) secara penuh akan mendukung Airlangga Hartarto untuk periode keduanya.

"Kekuatan DPD Golkar nyata dan bulat untuk memenangkan Airlangga untuk periode keduanya. Saya yakin suara DPD bulat," tandasnya.

Sirajuddin memang kerap mengkritik kebijakan Airlangga Hartarto. Termasuk pernyataan Airlangga tentang pelaksanaan Munas Golkar. Menurutnya, Munas digelar pada Desember 2019 tidak memiliki dasar yang kuat.

Pasalnya, AD/ART Partai Golkar, tidak menjelaskan dengan rinci tentang periode kepengurusan DPP Partai Golkar. AD/ART hanya menjelaskan bahwa Munas Partai Golkar dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.

Begitupan peraturan lainnya yang ditetapkan pada tingkat DPP Partai Golkar, tidak ada satupun klausul yang menjelaskan dengan rinci tanggal atau bulan untuk diselenggarakannya Munas Partai Golkar.

"Di waktu Pak JK menjadi ketua umum Golkar dan terpilihnya ARB menjadi ketua umum pada Bulan Oktober 2009, begitupun Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub pada Bulan Mei 2016, saya kira Airlangga mendadak mengalami amnesia mekanisme," ungkapnya. [fak]

Baca Juga

• Didukung Koalisi Gajah di Pilkada Kudus, Cabup Samani : Menang Tanpa Ngasorake
• Nasdem: Presiden Selalu Lihat Orang Profesional, Bukan Titipan
• MoU JMSI-KPU RI, Hasyim Asy'ari: Agar Pemilu Jadi Arena Konstestasi Gagasan Besar untuk Kemajuan Bangsa