Tangani kemiskinan ektrem, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Baznas galakkan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan gencarkan pembagian baksos. Itu dilakukan agar angka kemiskinan ektrem bisa segera turun.
- Satu Kecamatan di Blora Belum Ajukan Izin Pengisian Perangkat Desa
- Dukungan ke Gus Muhaimin Maju di Pilpres 2024 Meluas sampai Nelayan Pantura
- 2 Jam Kantor Dindagkop UKM Blora Digeledah, Tim Kejaksaan Temukan Bukti Ini
Baca Juga
Ketua Baznas Kabupaten Grobogan Ari Widodo menjelaskan salah satu kriteria penilaian atau klasifikasi kemiskinan ektrem adalah RTLH.
Di antaranya tempat tinggal masih terbuat kayu hingga berlantai tanah. Padahal hal demikian menjadi kelaziman di Grobogan.
"Tiap tahun kami adakan 75 RTLH. Uniknya kadang misalnya ada yang tidak punya jamban, tetapi setelah dicek aset sapinya ada empat," jelasnya.
Dari realitas itu ia menambahkan problem kemiskinan ektrem tidak serta merta karena kondisi ekonomi. Tapi juga soal mentalitas. Sebab ada yang secara kepemilikan aset seperti tanah dan sapi cukup, tetapi tinggal di tempat tak layak.
"Padahal jika dijual asetnya satu saja, untuk memperbaiki rumah atau sekedar membuat jamban sudah cukup," terangnya.
Selain itu, program lain yakni pemberian bansos. Contohnya untuk momen HUT Kabupaten Grobogan pada (4/3) nanti akan ada pembagian 1.300 paket sembako. Yang disokong berbagai pihak. Seperti perbankan dan swasta.
"Baznas kebagian 450. Ini sisa yang tidak tercover pihak-pihak tersebut. Jumlah bisa bertambah dan berkurang," imbuhnya.
Menurutnya ada 51 dari 273 desa di Grobogan yang masuk kemiskinan ektrem. Tersebar di enam kecamatan. Itu sesuai data dari provinsi Jateng yang sempat dipaparkan Ganjar Pranowo dalam beberapa waktu lalu di Desa Mlilir, Gubug.
Sementara untuk mengoptimalkan kemampuan penyaluran program-program sosial itu Baznas juga gencar melakukan sosialisasi menghimpun dana dari umat. Baik yang sifatnya zakat hingga infaq. Dengan bekerjasama dengan berbagai instansi.
"Untuk memperkuat itu ada surat edaran dari bupati imbauan untuk itu. Jadi kami gak serta merta memotong," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengcover warga kurang mampu yang tidak mendapatkan BPJS kesehatan. Sejauh ini ada Rp 1.000 jiwa. 
- Ketua Umum Eko Priyono: Petanesia Tetap Akan Jadi Ormas Kebangsaan Wadah Jaga NKRI
- Gus Labib Ungkap Keprihatinan Soal Eksistensi Pesantren yang Belum ada 'Payung' Perda
- Lakoni Nazar, Puluhan GTT di Blora Lakukan Aksi Jalan Kaki
