- Gubernur Jateng Jalin Kerja Sama Dengan Lemhanas Tentang Analisis Ketahanan Wilayah
- Pemkot Semarang Segera Cairkan Dana Bantuan Rp25 Juta Per Rukun Tetangga Mulai Juli
- Wabup Purbalingga: Medsos Jadi Etalase Kinerja Desa Bukan Sekadar Selfie
Baca Juga
Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam membentuk 7 (tujuh) desk yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ada tujuh desk yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan saat konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (04/11).
Di dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan disebutkan bahwa desk pertama adalah Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri. Ke dua, Desk Pencegahan atau Penyelundupan dengan leading sector dari Kementerian Polkam. Ke tiga, Desk Pemberantasan Narkoba dan yang ke empat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
Desk ke lima adalah Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung.
Terakhir, yang ke tujuh, adalah Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sektor yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.
Menko Polkam khusus memuji Desk Judi On Line yang sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Sementara untuk desk-desk lainnya diharapkan akan segera memberikan laporan-laporan dan capaian-capaiannya.
Selain itu, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar.
Desk Pilkada juga sudah berjalan yang dikomandoi oleh Mendagri untuk memastikan Pilkada ke depan dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta mencapai target indeks demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2025 pada angka 81.69 sampai dengan 85.23.
"Intinya bahwa tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar, sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB (Produk Domestik Bruto – red) kita juga meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat," kata Menko Polkam.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyampaikan, 7 Desk tersebut akan langsung bekerja pada hari ini dan diberi tenggat waktu 3 bulan. Namun, bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. 
- Ketua DPRD KunjungiJepara Mulia Furniture Yang Lahir Dari Perantauan Di BLI
- Mas Wiwit Dukung Bangun Gedung Eksibisi
- Perambahan Hutan Rogojembangan Ilegal!
