- FGD Lintas Komunitas, KP2KKN Jawa Tengah Soroti Banyaknya Kasus Mafia Tanah
- Gandeng Lintas Komunitas, RMOLJateng Ajak Peran Serta Masyarakat Beri Masukan Bagi Pemda
- KP2KKN Dalami Proyek Jaringan PDAM Demak
Baca Juga
'Jawa Tengah Menatap Era Baru', menjadi tema Focus Discussion Group (FGD) RMOLJateng di Hotel Frontone HK, Semarang, Senin (16/12). Acara yang dikreasi dengan 'meja bundar' ini dihadiri sejumlah tokoh, baik dari kalangan pemerintahah, TNI-Polri dan elemen masyarakat lainnya.
"Acara ini merupakan momentum untuk membuka lembaran baru segenap stakeholder di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025. Kita berharap giat ini bisa menjadi masukan dan kerangka kerja Pemerintah Jawa Tengah untuk mewujudkan good government yang baik dan mengarah kepada kebutuhan masyarakat," ujar inisiator kegiatan yang tak lain Pemimpin Umum sekaligus Pimpinan Redaksi RMOLJateng, Jayanto Arus Adi.
Lebih lanjut, Jayanto menerangkan, pada giat ini, hadir sejumlah narasumber yang kompeten yang diharapkan bisa menberikan sumbangsih fikir untuk membangun Jawa Tengah kedepan.
"Sesuia dengan sub tema giat ini, evaluasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, dengan sudut pandang narasumber yang kompeten, tentunya bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Jawa Tengah untuk bersinergi dalam pembangunan kedepan," harapnya.
Sekedar informasi, pada kegiatan ini hadir Prof DR. Ir Sri Puyono, KSMP yang merupakan mantan Sekda Pemprov Jawa Tengah, Yuwanto Ph. D, yang tak lain merupakan akademisi dari Undip.
Selain itu ada juga DR. Sariat Arifia, Dosen Universitas Visi Nusantara yang juga sejarahwan Islam. DR Rukma Setyabudi mantan Ketua DPRD Provinsi Jateng.
Lalu, Prof DR. Nugroho, SBM ekonom dari Undip. Selanjutnyaada Prof. Ir Totok Rusmanto, M. Eng profesor teori sejarah dan arsitektur Undip, Prof. Dr. Saratri Wilonoyudho, DR. Prasetyo Utomo, Ronny Maryanto dan Ir. Djoko Setyowarno, M.Si.
- Kontes Bonsai Perebutkan Piala Bupati Grobogan Hadirkan Juri Nasional
- Kejari Grobogan Musnahkan Barang Bukti dari 25 Perkara
- Libatkan Lintas Sektoral, Gubernur Jateng Tutup Celah PMI Ilegal