Semarang - Isu terbaru beberapa waktu ini, banyak beredar di media sosial tentang rencana pemekaran wilayah Jawa Tengah. Masyarakat sebagai penerima informasi, lantas terus penasaran seperti apakah jika rencana itu terwujud.
- Ikuti Pelatihan Petugas Haji, Wagub Jateng Taj Yasin Ingatkan Para Petugas Lebih Sabar
- PT Djarum Dan Polytron Renovasi 92 Rumah Tak Layak Huni Di Kabupaten Kudus
- Pemkab Rembang Tunggu Persetujuan Pusat Lokasi Untuk Sekolah Rakyat
Baca Juga
Beberapa wilayah di Jawa Tengah dari informasi yang muncul khususnya di medsos, digambarkan bakal dibagi seperti dulu dengan model karesidenan gabungan sejumlah kabupaten atau kota. Alias ada pemekaran, tujuannya memudahkan birokrasi pemerintahan dan juga pembagian wewenang dari provinsi ke setiap daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menanggapi wacana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) ini.
Menurut Gus Yasin, perlu diperhatikan jika atas pertimbangan wacana tersebut tidak hanya didasarkan pada jarak pelayanan publik semata.
"Kalau pemekaran, coba nanti kita bukan hanya bicara tentang pelayanannya yang jauh saja. Itu yang saat ini disuarakan 'kan "Pak kami jauh dari tempat pelayanan’. Saat ini 'kan online, ya 'kan bisa kita dekatkan," kata Taj Yasin.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Aspirasi Masyarakat (ASMAS) yang digelar DPD RI Jawa Tengah di Semarang, Rabu (23/04), dengan tema Optimalisasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025–2029.
Wagub Gus Yasin menekankan, dalam pemekaran wilayah, hal yang paling utama harus diperhitungkan adalah kemampuan fiskal calon daerah baru.
Tentu saja, kata dia, pemerintah tidak ingin terburu-buru mendorong pemekaran jika ternyata daerah tersebut tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri setelah dipisahkan.
"Akan tetapi kalau bicara tentang pemekaran itu yang dihitung kemampuan fiskalnya. Ketika dipisah, mereka mampu enggak membiayainya," lanjut Wagub.
Menyinggung lebih dalam, saat ini rencana pemekaran, lanjut Gus Yasin, baru beberapa kawasan yang selama ini ramai disuarakan untuk dimekarkan, seperti Brebes Selatan, Cilacap, dan Banyumas. Namun, ia menegaskan bahwa setiap usulan harus dikaji secara matang dari sisi keuangan.
"Kawasan Kabupaten Brebes selatan itu juga harus dihitung, Cilacap juga sama, Banyumas tadi disampaikan juga sama, maka kita harus menghitung itu tidak hanya suara untuk pemekaran saja. Kami akan dorong untuk pemekaran apabila fiskalnya itu mencukupi," tegasnya. 
- Resmikan Ruang Rawat Inap Baru, Bupati Blora Ajak Insan RSUD dr. R. Soetijono Beri Pelayanan Terbaik
- Geger! Penemuan Bayi Di Desa Maribaya, Polisi Masih Dalami Motif
- Ikuti Pelatihan Petugas Haji, Wagub Jateng Taj Yasin Ingatkan Para Petugas Lebih Sabar
