Pemerintah melalui Menko Polhukan Wiranto membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Banyak kalangan mengira, langkah tersebut adalah upaya untuk menjegal Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019 nanti.
- Tuan Guru Bajang: Capres Harus Gunakan Cara Kampanye yang Baik
- Qodari: Mundurnya Ara dari PDI Perjuangan Buka Kisah Sabam Sirait dan Megawati
- Gibran Dengar Aspirasi UMKM dan Pekerja Kreatif di Ambon
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai langkah pemerintah itu sudah mentok menghadapi koalisi oposisi menjelang Pilpres 2019 ini. Terlebih, Presiden Jokowi juga dipastkan kembali maju.
"Ini menunjukkan pemerintah sudah mentok (hadapi Prabowo), tidak ada lagi isu lain yang mau diangkat gitu," ujar Fadli di kediaman Neno Warisman, Kelapa Dua, Depok, Selasa (31/7), dikutip dari Kantor Berita
Fadli meminta agar masa lalu jangan diperdebatkan. Justru dia mengimbau pemerintah untuk berdebat soal masa kekinian dan yang akan datang.
"Karena memang mungkin pemerintah tidak berani adu debat argumentasi soal isu kekinian," ungkapnya.
Sehingga, menurut Fadli pemerintah senang berdebat soal masa lalu dengan harapan adanya celah kepada Prabowo.
"Kalau mau debat soal isu sekarang dan yang akan datang dong, bukan isu masa lalu, kayak kurang kerjaan aja," pungkasnya. 
- Wali Kota Hendi Dikukuhkan Sebagai Mahasiswa Baru Doktoral Undip
- Inovasi Patbo Hasilkan Peningkatan Produktivitas Padi Walau Musim Kemarau
- BLU Trans Semarang Siap Luncurkan BRT Koridor 7 Gunungpati Awal 2019
