Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini akan dikembangkan dengan fokus kepada bidang ekonomi, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan tersebut.
- Raih Penghargaan dari KPK, Bupati Wonogiri Makin 'Nafsu' Cegah Korupsi
- DPRD Kota Pekalongan Gelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokir
- Benedictus Danang: Hukum Harus Bebas dari Kepentingan Politik
Baca Juga
Hal ini merupakan pembahasan kedua negara ke depan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan saat ini tidak ada masalah berarti terkait dengan perbatasan, hanya saja potensi di perbatasan sangat kuat untuk meningkatkan perekonomian.
"Kita sudah tidak punya masalah perbatasan. Tapi kita punya kerja sama banyak untuk mengembangkan perbatasan itu, untuk kepentingan ekonomi rakyat yang tinggal di perbatasan dua negara tersebut," ungkapnya di Ruang Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Kamis malam (19/7).
Pihaknya akan melakukan diskusi terkait dengan perbatasan agar keberlangsungan aktifitas ekonomi dapat terealisasikan.
"Oleh karena itu, yang perku kita lakukan, kita punya mekanisme untuk berdiskusi masalah border untuk memastikan lancarnya orang, barang, dan pembangunan di border itu membawa benefit untuk orang-orang yang tinggal di perbatasan," tuturnya.
Oleh karena itu, Menlu Retno menegaskan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato pada Kamis (19/7) merupakan upaya peningkatan kerjasama, khususnya dalam rangka countering transnational organized crime yang telah biasa menggunakan perbatasan itu.
"Jadi lebih kepada manajemennya, bagaimana kita mengelola perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, jadi intinya itu," tandasnya. 
- Raih Penghargaan dari KPK, Bupati Wonogiri Makin 'Nafsu' Cegah Korupsi
- DPRD Kota Pekalongan Gelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokir
- Benedictus Danang: Hukum Harus Bebas dari Kepentingan Politik
