Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi bertemu Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (14/10).
- Wali Kota Semarang Apresiasi Atas Pencanangan Desa Kekebalan Komunal AKABRI 1999
- Moeldoko Segera Dorong Kenaikan Renumerasi Prajurit TNI
- Kapolri Apresiasi Anak Mendongeng Kisah Polisi Jadi Pahlawan
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan arahan tentang upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
"Presiden sangat concern dengan upaya peningkatan PDN melalui Katalog Elektronik, beliau memberikan arahan agar apapun kendalanya bisa dikomunikasikan kepada beliau untuk segera terwujud ekonomi yang berkembang baik di negara kita karena produk lokal bisa dipakai dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah," kata Hendi, sapaan akrabnya, dalam siaran rilisnya, Jumat (14/10).
Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga melaporkan Program Kerja Prioritas LKPP 2022-2023 mendatang. Adapun program prioritas tersebut meliputi penyusunan RUU PBJ Publik, optimalisasi katalog elektronik, percepatan proses pengadaan pemilu, revisi kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan integrasi data.
Hendi mengungkapkan, bahwa LKPP mencatat hingga 10 Oktober 2022, jumlah produk pada Katalog Elektronik sudah mencapai 1.5 juta produk dari 19.393 pelaku usaha UMK yang bergabung dalam Katalog Elektronik dengan total transaksi sebesar Rp57.4 Triliun.
Jumlah ini sudah melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1 juta produk. Optimalisasi pengadaan melalui Katalog Elektronik ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam PBJP.
Belanja pemerintah melalui katalog elektronik juga dimanfaatkan untuk proses pengadaan pada pemilu. Dalam persiapannya, dibutuhkan penetapan spesifikasi kelengkapan pemilu agar dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemilu, mengingat kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap lima tahun dan dilakukan di seluruh Indonesia. 
- Agustina Wilujeng ‘Ajangsana’ ke Para Mantan Wali Kota
- Usai Pilkada, Hendrar Prihadi Dipanggil KPK, Ada Apa?
- Andika-Hendi Butuhkan Dukungan, Luthfi-Yasin Janjikan Tidak Ada Kesulitan di Masyarakat
