Komisi III DPR RI mengusulkan pelaku tidak pidana korupsi yang melakukan korupsi di atas Rp100 miliar agar dituntut hukuman mati. Itu tidak lain hanya untuk memberi efek jera.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburrokhman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
"Kami sangat mendukung tuntutan Jaksa yang tinggi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang nilainya besar, mungkin nanti dikategorisasi saja, di bikin standar, di atas 100 M tuntutannya hukuman mati atau seumur hidup, dibikin kategorisasi," ujar Habiburrokhman.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, harus ada strategi mengenai pengembalian keuangan negara. Ia mendukung dengan strategi kategorisasi penindakan tindak pidana korupsi.
"Saya mendengar konsep yang kemarin soal 50 juta ke bawah bagaimana orientasinya pengembalian kerugian negara daripada sekedar memenjarakan orang yang melakukannya," tuturnya.
Habiburrokhman sendiri mendapatkan informasi saat kunker (kunjungan kerja) ke daerah, ada perkara tindak pidana korupsi yang jumlah besar, tetapi sulit mengembalikkan kerugian keuangan negara.
Atas dasar itu, perlu ada strategi mengenai pengembalian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera sekaligus keuangan negara dapat dikembalikan.
"Jadi tetap saja efek penjaranya dapat, dan pengembalian keuangan negaranya dapat," tandasnya. 
- Terbukti Aniaya Kader PDIP, Sidang MKP Partai Gerindra Resmi Pecat Joko Santoso dari Ketua DPC Gerindra Kota Semarang
- Dukung Percepatan Vaksi di Sukoharjo, Eva Peduli Gelar 1000 Vaksin Covid-19
- Lestari Moerdijat Salurkan Bantuan PIP untuk Siswa di Kabupaten Jepara
