Gubernur Jateng Minta Para Kades Verifikasi Ulang Data Masyarakat Miskin

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para kepala desa (kades) agar segera melakukan pendataan warga miskin di wilayahnya. Pendataan harus selesai dalam tiga hari ke depan.


Sebenarnya, menurut gubernur, data itu sudah ada, tetapi masih perlu diverifikasi lagi agar diperoleh lebih valid untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

"Umpama ada orang tua sudah sepuh sendirian di rumah (difabel), ternyata tidak mendapat jaminan sama sekali. Nanti Kartu Jateng Sejahtera muncul," katanya, dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, di Aula Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Selasa (31/1).

Dia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang melakukan program pendataan dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Dalam acara itu, Ganjar menyerahkan bantuan beras Fortifikasi (beras khusus yang mengandung nilai gizi lebih) kepada para ibu yang sedang hamil. Beras itu dimaksudkan untuk mencegah Stunting.

"Jadi satu sendok dari beras itu (beras Fortifikasi) dicampur dengan satu kilo beras yang biasa kita konsumsi untuk ibu-ibu hamil," terang Ganjar Pranowo, di forum yang juga diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyampaikan, beberapa hal terkait penanganan stunting. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui program Gerbang Sulur Sewindu. Gerbang merupakan pintu atau sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka Stunting. 

SlSulur merupakan gerakan pemberian satu telur untuk satu anak. Salah satu tugasnya, memastikan telur sampai pada anak (tepat sasaran) dan bukan dikonsumsi oleh orangtuanya atau keluarga lain. 

"Kemudian Sewindu merupakan gerakan pembagian telur yang tidak hanya dilaksanakan untuk satu desa saja, tetapi dilakukan serentak di seluruh desa Kecamatan Windusari," kata Bupati Zaenal Arifin.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, ditempuh melalui sejumlah cara. Antara lain, melalui Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan (Garda Pepak). Setiap Perangkat Daerah mendampingi satu Desa Miskin.

Membentuk kelembagaan TIM Penanggulangan Kemiskinan (TPK) sampai level desa/kelurahan. Penyaluran Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Baznas dengan mendasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).

Ada juga melalui program-program perlindungan sosial yang diprioritaskan bagi kepala keluarga yang ada di desil 1 data P3KE dan yang belum memperoleh bantuan sama sekali.

"Kami turut menghadirkan unsur OPD Teknis, kecamatan dan desa yang menjadi lokus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim," ujarnya.

Merujuk data terakhir pada 2022, prosentase kemiskinan di Kabupaten Magelang menurun 0,82 persen. Dari 11,91 persen pada 2021, turun menjadi 11,09 persen pada tahun 2022.

Jumlah penduduk miskin juga menurun 9.570 jiwa, dari 154.900 jiwa pada 2021, menjadi 145.330 jiwa pada 2022.

Mengenai angka kemiskinan ekstrim berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, persentase kemiskinan ekstrim di Kabupaten Magelang sebesar 2,29 persen, dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 29.950 jiwa.