Mencuatnya nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo mendapat dukungan luas. Kali ini, dukungan bahkan datang dari Partai Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto menjadi capres.
- Nekat Trabas Jalur Bandung-Banyuwangi Demi Hemat Biaya
- KPK Kembali Periksa Zumi Zola Dalam Kasus Gratifikasi
- Pilpres 2019, AHY Cawapres Terfavorit
Baca Juga
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, sosok Mahfud sangat baik dan layak menjadi cawapres karena memiliki keahlian, profesional, berintegritas, dan negarawan. Riza menyampaikan hal itu karena Mahfud pernah menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo saat Pilpres 2014.
"Kalau sekarang Pak Mahfud dilirik Pak Jokowi, itu hal baik, saya mendukung kehadiran Pak Mahfud. Kami juga kalau mau menang tentunya dengan melawan calon berkualitas," kata Riza, dalam acara Satu Meja yang ditayangkan KompasTV, Rabu (1/8) malam.
Riza menyampaikan, selain bersih dan berintegritas, sosok Mahfud juga bisa diterima semua pihak. Dia berharap kehadiran Mahfud bisa melengkapi kepemimpinan Jokowi jika kembali terpilih pada pemilu tahun depan.
"Indonesia butuh yang adil, dan Pak Mahfud sebagai mantan hakim MK yang melegenda tentu tahu cara berlaku adil. Mohon maaf, Pak Jokowi harus memilih figur yang tepat, yang bisa adil, kalau tidak bangsa ini menuju kehancuran," sambungnya seperti dilansir Kantor Berita Politik
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali mengatakan Jokowi memerlukan figur seperti Mahfud untuk menghadapi persaingan politik 2019, Alasannya, figur Mahfud yang dekat dengan kelompok Islam diperlukan Jokowi untuk menangkal politik identitas.
"Setelah Pilkada DKI, situasi politik berubah jadi sangat emosional, dan dalam posisi ini Jokowi terkungkungi. Di situlah Mahfud muncul sebagai orang yang dinilai mewakili Islam, saya rasa saat ini tidak ada pilihan lain," ungkap Fachry.
Adapun Mahfud, mengaku tidak pernah membayangkan menjadi calon, apalagi wakil presiden. Dia merasa tak memiliki potongan jadi wapres dan lebih memilih menjadi akademisi.
"Kalau sampai kesimpulan saya mau jadi cawapres, sampai saat ini enggak," ujar Mahfud.
Tapi menurut Mahfud, tugas besar pemimpin saat ini, selain pemberantasan korupsi adalah pembenahan di sektor hukum. Dia menyampaikan, siapapun yang terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden selanjutnya harus melakukan pembenahan yang terukur dari atas hingga tingkat bawah.
"Benahi, kasih target, 6 bulan selesaikan ini. Lima tahun mungkin enggak selesai, tapi kita benahi dari tahap ini," ungkap Mahfud. 
- Nekat Trabas Jalur Bandung-Banyuwangi Demi Hemat Biaya
- KPK Kembali Periksa Zumi Zola Dalam Kasus Gratifikasi
- Pilpres 2019, AHY Cawapres Terfavorit
