Nasib investasi lokal di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masih terkatung-katung meski dua kali melayangkan somasi. Pengusaha lokal itu akhirnya melayangkan somasi ketiga, selangkah lagi sebelum menempuh jalur hukum.
- Remaja Asal Wonogiri Dijanjikan Ponsel oleh Pacar Malah Dihamili
- Gangster Meresahkan, Pj Gubernur Nana Sudjana: Perlu Intens Awasi Pelajar
- Bermodus Gombalan, Akun Cewek Cantik di Facebook Tipu Warga Grobogan, Rp 27 Juta
Baca Juga
"Kemarin kami terpaksa menyerahkan somasi ketiga, karena setelah somasi dua tidak direpons. Mereka ingin lanjut (membangun) tanpa syarat,"kata Osward Febby Lawalata selaku kuasa hukum investor lokal, Juhara Sulaeman, Selasa (4/10) pagi.
Ia menyerahkan somasi ketiga di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo di KIT Batang.
Untuk diketahui, Koperasi Bhakti Makmur Jaya dari pengusaha lokal Juhara Sulaeman berinvestasi restoran di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Namun, terjadi wanprestasi dari pihak KIT Batang yang membongkar bangunan restoran secara sepihak, tepat sebelum beroperasi.
Osward menjelaskan, pada awalnya, kliennya ingin disvestasi atau menarik investasinya sebab KIT Batang melanggar perjanjian. Manajemen KIT Batang berjanji membangun kembali bangunan restor dalam jangka 3 bulan sejak Maret hingga Mei.
Selama pembangunan, pihak manajemen KIT Batang wajib membayar penalti relokasi Rp 70 juta per bulan hingga bangunan selesai. Namun, selain bangunan tidak kunjung jadi hingga September, penalti juga tidak dibayar sejak Juni.
Ia menjelaskan, pada awalnya kliennya ingin menarik semua investasi yang terkatung-katung. Tapi akhirnya mau melanjutkan dengan syarat minta penalti keterlambatan dan relokasi dari bulan Juni - September dibayar dengan nilai Rp 70 juta per bulan tetap dibayar. Total manajrmrn KIT Batang harus membayar Rp 280 juta.
Usai somasi kedua, kliennya sudah bertemu direksi KIT batang di Restoran Bowerry-Semarang. Kliennya mengalah dengan mengurungkan tuntutan disvestasi. Tapi dengan syarat ganti rugi penalti tetap dibayar.
"Tapi tidak direpons, mereka ingin lanjut tanpa syarat. Lah ini kan gak adil dong, penindasan terhadap rakyat,"kata Osward
Melalui somasi ketiga sekaligus terakhir ini, pihaknya memperingatkan agar manajemen KIT Batang memenuhi kesepakatan yang muncul di Restoran Bowery itu. Manajemen KIT Batang wajib membayar penalti dalam lima hari sejak somasi ketiga ini diserahkan.
"Apabila somasi ini dihiraukan, maka klien kami sudah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah hukum atas wanprrestasi dan itikad buruk manajemen KITB baik itu gugatan maupun kepailitan," tuturnya.
Ia meminta manajemen KIT Batang untuk memenuhi kewajibannya. Sebab, proyek KIT Batang merupaka proyek strategis nasional (PSN) andalan presiden Joko Widodo. Ketidakprofesionalan manajemen KIT Batang akan mencoreng citra Presiden.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Ngurah Wirawan yang baru turut angkat bicara terkait somasi. Ia yakin akan ada solusi terkait somasi dari investor lokal tersebut.
"Kami belum bisa komentarin, karena saya baru masuk. Tapi ya buat saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik," katanya di aula Pemkab Batang,
Ngurah menegaskan, harus ada jalan keluar dalam masalah tersebut.
"Harus ada jalan keluar. Karena semua orang pingin hidupnya lebih tenang dan dami. Ngapain bertengkar kalau ada solusi," ujarnya.
- Penyelundupan Narkoba ke Lapas Disembunyikan Dalam Dubur Diungkap
- Polres Demak Amankan Enam Pelaku Pengeroyok Anggota PSHT 'Palsu'
- Pelaku Pembunuhan PSK Online Di Kos D'Paragon Jalani 20 Adegan Pra Rekontruksi
